Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kompartemen Jaminan Kesehatan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Daniel Wibowo menyatakan pihaknya menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun demikian, Persi berharap keputusan MA tersebut tidak mengganggu kelancaran bayar kalim pelayanan dari BPJS Kesehatan kepada pihak RS.
"Sebagai pemberi layanan kami hanya berharap agar BPJS Kesehatan dengan dukungan pemerintah dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim tepat waktu, untuk menjaga sustainabilitas rumah sakit," kata Daniel kepada Media Indonesia, Kamis (12/3).
Daniel juga akan memaklumi, apabila nantinya pihak BPJS akan melakukan penghematan dengan menyesuaikan sejumlah layanan yang ada di RS mitra BPJS. Namun begitu, Daniel meminta agar koordinasi di lapangan dilakukan dengan baik, hingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
"Kami berharap agar rumah sakit jangan dibenturkan pada pasien peserta program JKN kalau ada pembatasan-pembatasan yang mungkin akan ditetapkan. Pihak rumah sakit tetap akan melayani sesuai standar dan tanpa fraud," bebernya.
Sampai saat ini, Daniel menyatakan BPJS Kesehatan telah membayar tunggakannya dari bulan Desember hingga Januari ke RS mitra BPJS.
Namun, Daniel belum bisa memastikan berapa sisa tunggakan BPJS Kesehatan kepada RS mitranya. Diketahui, dari 2019, BPJS Kesehatan melakukan carry over pembayaran tunggakan kepada RS mitra BPJS sebesar Rp14 triliun.
"Sampai saat ini rata-rata bulan layanan Desember sudah dibayarkan dan sebagian bulan Januari. Besaran tunggakan kami belum dapat update, dari BPJS Kesehatan," kata Daniel. (Ata/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp50,2 triliun hanya untuk menangani penyakit kronis dari total Rp190,3 triliun biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved