Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kompartemen Jaminan Kesehatan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Daniel Wibowo menyatakan pihaknya menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun demikian, Persi berharap keputusan MA tersebut tidak mengganggu kelancaran bayar kalim pelayanan dari BPJS Kesehatan kepada pihak RS.
"Sebagai pemberi layanan kami hanya berharap agar BPJS Kesehatan dengan dukungan pemerintah dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim tepat waktu, untuk menjaga sustainabilitas rumah sakit," kata Daniel kepada Media Indonesia, Kamis (12/3).
Daniel juga akan memaklumi, apabila nantinya pihak BPJS akan melakukan penghematan dengan menyesuaikan sejumlah layanan yang ada di RS mitra BPJS. Namun begitu, Daniel meminta agar koordinasi di lapangan dilakukan dengan baik, hingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
"Kami berharap agar rumah sakit jangan dibenturkan pada pasien peserta program JKN kalau ada pembatasan-pembatasan yang mungkin akan ditetapkan. Pihak rumah sakit tetap akan melayani sesuai standar dan tanpa fraud," bebernya.
Sampai saat ini, Daniel menyatakan BPJS Kesehatan telah membayar tunggakannya dari bulan Desember hingga Januari ke RS mitra BPJS.
Namun, Daniel belum bisa memastikan berapa sisa tunggakan BPJS Kesehatan kepada RS mitranya. Diketahui, dari 2019, BPJS Kesehatan melakukan carry over pembayaran tunggakan kepada RS mitra BPJS sebesar Rp14 triliun.
"Sampai saat ini rata-rata bulan layanan Desember sudah dibayarkan dan sebagian bulan Januari. Besaran tunggakan kami belum dapat update, dari BPJS Kesehatan," kata Daniel. (Ata/OL-09)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS kini memimpin salah satu lembaga dengan kelolaan dana terbesar di Indonesia.
TONGKAT estafet kepemimpinan BPJS Kesehatan resmi berpindah.
MAYJEN TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito resmi dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan periode 2026-2031.
MAYJEN TNI (Purn) Prihati Pujowaskito resmi menjabat Direktur Utama BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, berharap direktur yang baru berani membenahi pelayanan kesehatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved