Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ia mengatakan Keppres itu menyusul putusan MA yang menyatakan kebijakan BLBI sudah benar meskipun dalam kenyataannya disalahgunakan.
Setelah reses, Komisi III DPR RI akan memanggil KPK hingga Dewan Pengawas (Dewas) untuk dimintai keterangannya terkait SP3 BLBI tersebut.
Tujuannya untuk penarikan hak tagih lewat jalur perdata dengan aset mencapai Rp110 triliun. Menko Polhukam telah berkoordinasi dengan KPK untuk melengkapi upaya perdata BLBI.
Ghufron mengatakan kerugian negara dari tindakan Sjamsul dan Itjih bukan ranah pidana. Tindakan keduanya masuk ke dalam ranah perdata.
KPK bakal buka kasus itu jika ada bukti yang menyebutkan Sjamsul dan Itjih melakukan rasuah di luar hubungan dengan Syafruddin.
KPK menyatakan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim bisa kembali digali.
Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang masih dalam ranah pidana.
PKS menilai pembentukan Satgas BLBI sebagai pil penenang publik terhadap terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK.
Sebelumnya, Mahfud menyebut satgas akan menagih utang senilai Rp110 triliun dari 48 obligor.
Mahfud menerangkan, kebocoran dari BLBI sudah diantisipasi pemerintah pada masa Presiden Soeharto melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Mahfud MD meminta KPK menjadi pemantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas BLBI dan menjaga independensi lembaga antikorupsi itu.
Mahfud mengaku bingung dengan masyarakat yang tidak setuju kasus BLBI dipegang pemerintah
Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi KPK meminta data terkait aset kasus BLBI yang sebelummya pernah diusut KPK.
Satgas ini dibentuk untuk menagih utang sebesar Rp110,4 triliun dari para obligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI pada tahun 1997-1998.
Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena nama dan perusahaan para obligator BLBI sudah jelas.
Pemerintah sudah mengantongi daftar obligor dan debitur yang menerima dana BLBI maupun dana dari pinjaman bank yang dibantu negara.
Mahfud berharap obligor dan debitur kasus BLBI dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut uang negara ini secara baik dengan pemerintah.
Tugas dari Satgas yakni menagih utang obligor pada kasus BLBI senilai Rp110,4 triliun.
SATGAS Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengumumkan pemannggilan penagihan kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir utangnya sebesar Rp2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang utangnya belasan triliun rupiah untuk BLBI, dan semua dipanggil.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved