Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Keuangan berupaya menagih dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp110 triliun kepada 22 obligor. Pengumpulan dokumen dan berkas-berkas yang dibutuhkan saat ini tengah dilakukan untuk melakukan penagihan.
"Aset ini sudah 20 tahuh lalu. Jadi dokumentasinya akan terus kami lakukan koleksi dari berbagai macam sumber. Kami akan terus memperbaiki dari sisi informasi dan supporting document supaya bisa dieksekusi," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalamm konferensi pers APBN secara virtual, Kamis (22/4).
Dia mengatakan dari 22 obligor yang akan ditagih tersebut, terdapat sekitar 12 ribu berkas debitur. Itu akan didalami dan diselidiki oleh tim investigasi untuk mendapatkan aset-aset dari BLBI.
Namun Sri Mulyani enggan merinci 22 obligor yang dimaksud. Menurutnya, hal itu akan disampaikan oleh satgas yang dibentuk pemerintah.
Diketahui pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas itu memiliki tenggat waktu untuk menagih uang Rp110 triliun hingga 2023.
Satgas tersebut dibentuk pemerintah setelah Mahkamah Agung memutuskan perkara BLBI merupakan ranah perdata, dan bukan pidana. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan kasus korupsi BLBI. (OL-14)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
ANGGOTA Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menyebut PSSI sedang ditagih utang hampir Rp100 miliar dari sejumlah pihak. Utang itu berasal dari kepengurusan PSSI sebelumnya.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Untuk itu saya harapkan ini menjadi bahan pertimbangan dari hakim pengawas untuk berkenan memberikan dispensasi tersebut," imbuh Adhitya.
Ratusan kartu tersebut merupakan jaminan dari para pembeli yang merupakan orang tua murid.
PERAIH medali emas penentu kontingen Indonesia untuk gelar juara umum SEA Games 1991 Maria Lawalata ditahan di Polres Jakarta Utara karena terlilit hutang.
Dana tersebut merupakan pinjaman dari kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved