Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Saat seminar, tampak kader-kader Pemuda Muhammadiyah (PM) dari berbagai provinsi antusias bertanya pada Ganjar.
Aplikasi dan digitalisasi yang diinisiasi Ganjar tersebut mencegah praktek jual beli jabatan dan nepotisme di Jateng. Pasalnya seluruh penyaringan ASN dilakukan secara digital.
Dari hasil survei dapat digambarkan kondisi pelayanan dan tata kelola pemerintahan di suatu lembaga.
Profesi karyawan merupakan profesi dengan jumlah terlapor dalam kasus narkoba terbanyak pada bulan Januari hingga Juni 2023 dari data BNN dan Polri.
Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-67/MBU/03/2024
Pembentukan Sub Holding merupakan program PSN yang memiliki tujuan besar guna meningkatkan kemandirian pangan dan energi nasional.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
Untuk menghapus citra buruk pegawai negeri sipil, pemerintah dituntut melakukan penguatan birokrasi.
JAM Pidsus telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan agar pekerjaan tidak dilakukan berulang dan kontrol akurat dari atasan masing-masing tim oleh kasubdit terhubung.
Hal itu dilakukan dengan mengintegrasikan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Lampung selalu mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun jajaran TNI/Polri.
Dari data yang dihimpun hingga Senin (10/6) sore dari aplikasi http://sidina.menpan.go.id, jumlah ASN yang masuk kerja pada hari pertama mencapai 96%.
Syafruddin mengatakan sanksi yang diterima dapat berupa teguran, pemotongan tunjangan kinerja, hingga evaluasi kenaikan pangkat.
"Karena kecepatan melayani memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita, akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri," ujarnya.
"Jangan lagi memakai pola pikir lama yang bekerja secara linier, yang hanya berupa rutinitas, monoton."
Kejaksaan terus memastikan para jaksa dapat terus menjaga, memastikan dan menyajikan tugas sebagai seorang pelayan, abdi negara yang menjalankan amanahnya.
BIROKRASI memegang peranan penting dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved