Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan perbaikan tata kelola dan hukum yang dilakukan pemerintah sudah mulai menunjukkan hasil. Itu ditandai dengan meningkatnya Indeks Efektivitas Pemerintah dari 60,1 menjadi 65,3, serta Indeks Demokrasi yang naik ke peringkat 52 dari sebelumnya 64.
Capaian positif itu pun diapresiasi masyarakat. Dari survei kepemimpinan nasional yang dilakukan Litbang Kompas, diketahui bahwa angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 73,9%.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.
"Ini sebuah angka yang patut disyukuri karena bisa dicapai dalam kondisi pandemi,” ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (15/3).
Ia mengatakan, selama ini, pemerintah selalu berupaya mengakselerasi perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum.
Baca juga: Pemerintah Kaji Ulang Rencana Peringatan 17 Agustus 2024 di IKN
Namun, langkah tersebut juga harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai, kecepatan yang dilakukan mengabaikan prinsip dasar, yakni transparansi dan akuntabilitas.
“Pemerintah memang harus bergerak cepat dan mengeluarkan berbagai diskresi. Tetapi, di sisi lain, pemerintah juga harus bertindak prudent dan mencegah terjadinya praktik pemerintahan yang tidak baik,” tutur mantan panglima TNI itu.
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga meminta masyarakat terus mengawal beberapa agenda prioritas pemerintah seperti Pemilu dan Pilkada 2024, percepatan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU perampasan aset, implementasi UU otonomi khusus Papua, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan.
“Ini tentu membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak di Tanah Air," tandasnya.(OL-4)
Moeldoko menuturkan bahwa film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih juga menunjukkan pentingnya keberanian dalam memilih.
Harapan sekaligus pernyataan ini mempertegas pandangan bahwa film Indonesia tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata. Namun, bisa lebih dari itu.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved