Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, Moeldoko: Perbaikan Mulai Terlihat

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan perbaikan tata kelola dan hukum yang dilakukan pemerintah sudah mulai menunjukkan hasil. Itu ditandai dengan meningkatnya Indeks Efektivitas Pemerintah dari 60,1 menjadi 65,3, serta Indeks Demokrasi yang naik ke peringkat 52 dari sebelumnya 64.

Capaian positif itu pun diapresiasi masyarakat. Dari survei kepemimpinan nasional yang dilakukan Litbang Kompas, diketahui bahwa angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 73,9%.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ini sebuah angka yang patut disyukuri karena bisa dicapai dalam kondisi pandemi,” ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (15/3).

Ia mengatakan, selama ini, pemerintah selalu berupaya mengakselerasi perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum.

Baca juga: Pemerintah Kaji Ulang Rencana Peringatan 17 Agustus 2024 di IKN

Namun, langkah tersebut juga harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai, kecepatan yang dilakukan mengabaikan prinsip dasar, yakni transparansi dan akuntabilitas.

“Pemerintah memang harus bergerak cepat dan mengeluarkan berbagai diskresi. Tetapi, di sisi lain, pemerintah juga harus bertindak prudent dan mencegah terjadinya praktik pemerintahan yang tidak baik,” tutur mantan panglima TNI itu.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga meminta masyarakat terus mengawal beberapa agenda prioritas pemerintah seperti Pemilu dan Pilkada 2024, percepatan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU perampasan aset, implementasi UU otonomi khusus Papua, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan.

“Ini tentu membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak di Tanah Air," tandasnya.(OL-4)