Pengelolaan Anggaran sebelum Gubernur Lukas Enembe Disebut Lebih Baik

ANGKA kemiskinan di Provinsi Papua sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2022 sebesar 26,56%. Angka itu sekaligus menjadikan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Peringkat kedua ialah Papua Barat sebesar 21,33%. Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan kucuran dana otonomi khusus (Otsus) mencapai 14,64%.

Kondisi itu membuat tokoh perempuan Jayapura, Sipora Nelci Modouw, angkat bicara. Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua ini menyebutkan kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya memajukan Papua. Salah satu di antaranya pengaderan pemimpin atau leadership di Papua yang dinilainya kurang bagus. Hal ini berdampak pada pengangkatan orang-orang yang duduk dalam birokrasi seakan tidak terseleksi secara baik dan benar.

"Dalam birokrasi yang ada saat ini, mungkin masih ada orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak mengerti aturan pemerintah juga. Ini tidak ditemukan pada saat saya masih ada di birokasi," ungkap mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Papua ini di Jayapura, Rabu (23/11). Sipora Nelci Modouw menyebut ketika Papua dipimpin oleh Gubernur Barnabas Suebu, program pembangunan begitu rapi, mulai dari planning hingga pelaksanaan.

"Master plan Pak Bas Suebu jauh lebih hebat dari yang ada di birokrasinya Lukas Enembe. Saya ada di masa itu dan saya tahu caranya akuntabilitas itu berjalan dengan baik. Karena harus ada rapat periodik pimpinan dengan gubernur, kemudian evaluasi dan sebagainya, itu terasa. Namun di zaman sesudah saya, saya tidak ikuti, hanya dengar hasil, dan lihat hasilnya tidak terasa sama sekali. Yang ada ini (adalah) hasil pembangunan dari gubernur-gubernur yang lama," kata adik kandung pelaku sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) alm. Ramses Ohee ini.

Kendala lain, lanjutnya lagi, ialah konstruksi budaya Papua yang menempatkan kaum perempuan sulit terlibat secara langsung dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal itu membuat dirinya miris. Kendati menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Papua, aku Sipora Nelci Modouw, ia belum mampu membawa kaum perempuan Papua keluar dari kungkungan budaya tersebut. "Saya punya dana besar tetapi tidak bisa bikin apa-apa, karena di akar rumput, laki-laki memegang peranan penting. Kami terbentur dengan hambatan-hambatan sosial yang terkonstruksi begitu ketat dan kita tidak mencapai apa-apa," kata pendiri Ikatan Perempuan Asal Sentani (IPAS) ini. 

Menurutnya, Papua dengan sekitar 3 juta OAP (orang asli Papua) sebetulnya gampang dibangun. Namun dalam praktiknya, sulit sekali karena tidak semua laki-laki yang menjadi birokrat punya visi dan misi yang jelas. "Mereka tidak punya hati yang baik untuk membawa Tanah Papua ini, membawa masyarakat ini, untuk maju," kata Sipora Nelci Modouw.

Sipora Nelci Modouw juga melayangkan kritik terhadap tokoh-tokoh Papua yang duduk di Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurutnya, lembaga kultur yang dibentuk sebagai amanat UU Otsus Papua itu bisa berkiprah lebih baik, jika orang-orangnya memiliki knowledge, skill, dan attitude yang mumpuni sehingga program-program yang dihasilkan bisa sinergis dengan program dari eksekutif serta kebijakan yang dihasilkan oleh DPRP. "Saya menyarankan lembaga ini (MRP) harus ditempati oleh orang-orang yang punya wawasan tentang agama, adat, dan perempuan, agar bisa menghasilkan output yang bisa sinergis atau match dengan yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif. Tidak hanya dana yang dikucurkan tetapi programnya juga. Tiga tungku ini (DPRP, MRP, dan eksekutif) harus matching," kata Sipora Nelci Modouw. (RO/OL-14)