Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa reformasi birokrasi penting bagi kemajuan Indonesia.
Suhajar menerangkan reformasi birokrasi menjadi kunci dalam menggerakkan roda pemerintahan agar berjalan maksimal.
Baca juga: KPU Yakin Payung Hukum Pemilu DOB Papua Segera Rampung
Reformasi birokrasi membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa giat bekerja. Hal ini sejalan dengan lima prioritas agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya.
“Bapak Presiden mengatakan kalau memang Indonesia mau maju menyaingi atau merambat naik mengejar kemajuan beberapa negara, baik itu di ASEAN maupun di dunia pilihannya hanya mereformasi birokrasi,” kata Suhajar, Senin (18/7).
Suhajar manjelaskan, tulang punggung pemerintahan ada pada birokrasinya. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mendorong penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga.
Jabatan-jabatan dari eselon III, IV, dan V dihapus secara bertahap. Suhajar mengatakan, peran penting pejabat eselon III dan eselon IV yang mengalami pengalihan jabatan akan menjadi tulang punggung birokrasi yang menunjang kerja-kerja eselon I dalam tugas penyelenggaraan negara.
“Oleh karena itu, untuk mengubah birokrasi ini menjadi syarat mutlak, ternyata organisasi modern pemerintahan saat ini itu sudah jauh berbeda dengan organisasi yang sekarang kita sandang ini, yang eselon I sampai IV. Padahal di negara maju sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, jelas Suhajar, reformasi birokrasi menjadi salah satu konsen pemerintah. Presiden bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dengan penyederhanaan birokrasi. Dia menuturkan, Presiden sangat paham, apa pun kebijakan yang dibuat, ketika birokrasi terlalu panjang, maka kinerja di lapangan menjadi tidak maksimal.
“Karena memang tulang punggung pemerintahan itu birokrasi, artinya kalau birokrasi ini ‘demam’ (mengalami kendala) semua, maka pemerintahan ini tidak jalan,” tegasnya. (OL-6)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved