Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukanlah orang yang harus dilayani, melainkan mesti melayani seluruh lapisan masyarakat.
"Sesuai tugas dan fungsinya, Korpri beserta seluruh jajaran ASN menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Korpri harus dapat mengubah mind set bahwa ASN bukan orang yang harus dilayani, tetapi justru yang harus melayani seluruh lapisan masyarakat," kata Jokowi dalam video ucapan HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) seperti dipantau di Jakarta, hari ini.
Jokowi menekankan Korpri dan ASN harus mampu melahirkan beragam inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, masyarakat merasa terlayani, terlindungi, terayomi, serta keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Presiden juga mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Bikin Elektabilitas NasDem Melejit
Menurut dia, dukungan dan upaya seluruh elemen bangsa, termasuk Korpri, dapat mengembalikan Indonesia menjadi pulih dan bangkit membangun perekonomian.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan Korpri harus terus bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang modern dan profesional, dengan tetap menjaga kode etik profesi, menjaga standar pelayanan, dan menjadi pemersatu bangsa.
"Lakukan terobosan, inovasi secara berkelanjutan, mengubah mind set cara pikir, cara kerja, dan terapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Jokowi.(Ant/OL-4)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved