Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukanlah orang yang harus dilayani, melainkan mesti melayani seluruh lapisan masyarakat.
"Sesuai tugas dan fungsinya, Korpri beserta seluruh jajaran ASN menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Korpri harus dapat mengubah mind set bahwa ASN bukan orang yang harus dilayani, tetapi justru yang harus melayani seluruh lapisan masyarakat," kata Jokowi dalam video ucapan HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) seperti dipantau di Jakarta, hari ini.
Jokowi menekankan Korpri dan ASN harus mampu melahirkan beragam inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, masyarakat merasa terlayani, terlindungi, terayomi, serta keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Presiden juga mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Bikin Elektabilitas NasDem Melejit
Menurut dia, dukungan dan upaya seluruh elemen bangsa, termasuk Korpri, dapat mengembalikan Indonesia menjadi pulih dan bangkit membangun perekonomian.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan Korpri harus terus bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang modern dan profesional, dengan tetap menjaga kode etik profesi, menjaga standar pelayanan, dan menjadi pemersatu bangsa.
"Lakukan terobosan, inovasi secara berkelanjutan, mengubah mind set cara pikir, cara kerja, dan terapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Jokowi.(Ant/OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved