Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Hasyim merupakan satu-satunya pimpinan KPU petahana periode 2017-2022 yang kembali menjabat sebagai pimpinan penyelenggara pemilu.
Pasalnya, anggota Bawaslu RI harus mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan serentak pada 2024.
Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemiliham Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4).
Dua lembaga tersebut diharapkan segera bergerak untuk memulai persiapan rangkaian pemilu dan pilkada serentak 2024, yang harus dimulai pada Juni tahun ini.
Ia menyampaikan pelantikan itu merupakan bukti pemerintah fokus mendukung persiapan Pemilu 2024.
Masa bakti pimpinan KPU Bawaslu periode 2017-2022 resmi berakhir pada Senin 11 April 2022 mendatang.
Sipol hanya alat bantu untuk memudahkan parpol dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu.
KPPRI dan KPPI terus mendorong meningkatkan representasi perempuan dengan kuota minimal 30% di DPR RI sehingga mampu merepresentasikan kepentingan politik perempuan.
Selain sarana teknologi informasi, faktor lain seperti metode bekerja, perlindungan data, hingga payung hukum juga harus disiapkan.
Kedua instansi tersebut memiliki sistem kelembagaan yang kuat yang ditopang oleh tim kesekretariatan secara lengkap di tiap jenjang mulai dari tingkat pusat dan daerah.
SALAH satu isu yang paling mengguncang jagat pembicaraan hukum dan politik di Indonesia dalam pekan ini ialah perihal gagasan penundaan pemilu.
MENGHADAPI perhelatan pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan adalah sosialisasi produk hukum yang berhubungan dengan Pemilu.
Dalam perjalanannya, pemilu Indonesia berkembang menjadi pemilu yang besar dan kompleks, bahkan untuk ukuran global sekalipun.
Tentu saja menjadi tanda tanya besar soal siapa sebenarnya yang paling berkepentingan dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
SEJUMLAH nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sempat beredar disebut DPR berbeda dengan yang akhirnya terpilih.
TERSEBAR luas nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) disebut sudah disepakati partai-partai di DPR sebelum proses pemilihan.
Menurutnya situasi ini memperkuat bahwa aspek budaya politik patriarki yang masih kental
Penyelenggara Pemilu juga dituntut mampu bersikap tegas, berlaku adil, memiliki integritas yang kuat dan berkompeten.
Para calon penyelenggara pemilu tersebut juga tercatat sudah memilki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan.
DPR juga diminta menyokong komisioner terpilih untuk melakukan pekerjaan lain. Salah satunya, mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved