Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENGHADAPI perhelatan pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan adalah sosialisasi produk hukum yang berhubungan dengan Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak pilih dari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam acara Sosialisasi Produk Hukum Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan di Balai Banjar Pengelipuran, Bali, Sabtu (5/3). "Kami hari ini hadir di tengah masyarakat untuk mensosialisasikan terkait regulasi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nantinya. Bawaslu hadir dalam rangka melindungi hak pilih dan suara dari masyarakat," tegas Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu tersebut.
Ia menuturkan, pengawasan partisipatif menjadi satu hal yang penting, karena seluruh masyarakat merupakan komponen krusial dalam setiap proses demokrasi. Kesadaran masyarakat dan keikutsertaan dalam kegiatan pengawasan menjadi fundasi utama dalam menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang ideal.
"Kenapa kami mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan pengawasan? Karena bagaimanapun juga, dalam setiap proses demokrasi, komponen masyarakat merupakan komponen yang sangat penting," papar Fritz.
Anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia yang hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya sosialisasi kali adalah untuk memberikan pemahaman aturan kepada masyarakat, dengan harapan semakin banyak masyarakat yang tahu dan sadar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat tahapan Pemilu dan Pemilihan berjalan nantinya. (OL-15)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved