Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
TERPILIHNYA 12 anggota KPU dan Bawaslu dari proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR telah membuktikan terjadi regenerasi komisioner KPU dan Bawaslu yang diisi oleh nama-nama yang mempunyai catatan baik. Para calon penyelenggara pemilu tersebut juga tercatat sudah memilki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, Kamis (17/2).
“Regenerasi komisioner kali ini terlihat adanya nama-nama yang memang punya catatan baik, aktifis, mantan komisioner KPUD seperti Idham Holik atau Afifudin adalah komisioner terpilih dengan catatan sangat baik. Semoga kebaikan keduanya dapat mewarnai KPU ke depan, bekerja untuk bangsa dan demokrasi, bukan untuk parpol dan oligarki,” ujarnya.
Baca juga: Hadapi Konflik Sosial, Kapolri Tekankan Personel Polisi Harus Netral
Dia menerangkan adanya penilaian atau pendapat terkait anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih tersebut merupakan perpanjangan tangan partai politik. Hal tersebut sah-sah saja dan bagian dari penyampaian pendapat dalam demokrasi.
“Sulit mengatakan bukan perpanjangan partai politik mengingat proses seleksi lebih banyak ditentukan oleh kader parpol di DPR. Jika pun ada komisioner yang independen secara personal maupun kepentingan, besar kemungkinan tidak banyak memengaruhi mengingat kerja mereka kolektif kolegial,” ungkapnya.
Di sisi lain, meskipun andil partai politik dominan tidak lantas kemudian dianggap kerja penyelenggara pemilu yang terpilih akan banyak menguntungkan partai politik. Sebab faktanya anggota KPU dan Bawaslu terikat dengan UU dan sumpah jabatan.
“Bagaimanapun para komisioner terikat dengan undang-undang dan sumpah jabatan” tandasnya.
Sementara itu menurut Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin 12 anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih tersebut sudah memenuhi kriteria keahlian, integritas dan komitmen untuk penyelenggaraan pemilu yang jujur, transparan dan profesional.
“Yang terpilih pastinya sudah melalui mekanisme yang adil dan objektif. Mereka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di daerah atau pun di pusat. Jadi mereka sudah paham dalam tugasnya. Tinggal penyesuaian saja dan langsung bisa kerja,” ucapnya.
Sedangkan menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufi Dasco Ahmad menuturkan keidealan dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu adalah relatif, namun dapat dipastikan jika proses yang digelar tersebut sudah melalui tahapan yang cermat dan objektif.
“Masalah ideal tidak ideal itu saya pikir relatif. Saya lihat di KPU dan Bawaslu ada incumbent dan sebagian besar semua baru. Dari latar belakang yang dipilih cukup mumpuni karena ada yang sudah paham dan berpengalaman soal pemilu,” terangnya.
Salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027 terpilih Mochammad Afifuddin terpilih mengungkapkan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilewati tidak jauh berbeda dengan yang pernah dijalaninya seberapa tahun lalu.
“Ya biasa saja karena kami juga saling kenal dan semuanya mempunyai keahlian di bidang pemilu” ujarnya.
Dia optimistis dari yang terpilih ini bisa segera bekerja dan menelurkan inovasi dalam menciptakan pemiu yang jujur, adil dan menjujung demokrasi.
“Harapannya saling menguatkan dan melengkapi untuk menghadapi pemilu 2024. Tentu support dari semua pihak akan sangat kami harapkan,” tukasnya. (OL-6)
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved