KPPI Dorong Representasi Perempuan Minimal 30% di Parlemen

KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) melaksanakan Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026 dan Rapat Kerja dengan mengusung tema “Satukan Tekad Mencapai Visi, Misi dan Tujuan KPPI sebagai Pelopor Gerakan Politik Perempuan Menuju Indonesia Maju, Adil dan Bermartabat” di Gedung DPR-MPR RI Senayan.

Dalam keterangan pers, Sabtu (26/3), Diah Pitaloka selaku Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI)  mengungkapkan bahwa representasi perempuan di DPR RI masih sekitar 20,9%.

Karena itu, perlu kerja keras baik KPPRI maupun KPPI agar mampu meningkatkan representasi perempuan dengan kuota minimal 30% di DPR RI sehingga mampu merepresentasikan kepentingan politik perempuan. 

“Menuju pemilu 2024, agenda-agenda untuk ke sana sudah mulai dilakukan. Pembentukan KPU dan Bawaslu yang memberikan kuota terhadap anggota perempuan diharapkan juga meningkatkan partisipasi pemilu perempuan nantinya lebih tinggi,” ungkapnya.

Baca juga: Parlemen Perempuan Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Penyelesaian Konflik

Diah juga mengungkapkan bahwa KPPRI bekerja melalui parlemen dan memperjuangkan legislasi untuk perempuan, sementara bagi KPPI diharapkan mampu bergerak dari akar rumput sehingga kekuatan perempuan terkonsolidasi menjadi kekuatan politik perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi hingga sosial sehingga dan mampu menyuarakan keadilan gender bagi perempuan. 

“Perempuan jangan hanya memenuhi kuota saja, tetapi juga harus berkontribusi dari bawah sehingga mampu menjadi satu kekuatan," ucap Diah.

"KPPI harus menjadi wadah dan tempat konsolidasi mengangkat isu-isu perempuan dan kaum rentan. Isu perempuan harus jadi isu sentral dari banyak narasi di pemilu kita nantinya,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, sebagai keynote speaker, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati diwakili oleh Lenny Rosalin Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen-PPPA mengatakan, bahwa KPPI adalah wadah berhimpun dan berjuang bagi kaum perempuan lintas partai politik di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, khususnya di bidang politik yang mengedepankan kesetaraan, solidaritas dan persaudaraan. 

“Perjuangan perempuan memiliki hak dalam politik merupakan sejarah panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka, dimulai dari Kongres Perempuan ketiga dan keempat hingga akhirnya saat Indonesia merdeka, pada UUD 1945 pertama kali disebutkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum,” tegasnya.

Lenny juga menambahkan bahwa berbicara tentang perempuan tidak akan pernah terlepas dari isu gender hal ini juga termasuk di dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan kelima yakni keseteraan gender.

Selain itu, tambah Lenny, UN Women juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan perempuan meningkatkan kemampuan ekonomi serta ketahanan negara. 

“Struktur patriarki masih menempatkan perempuan di bawah laki-laki, contohnya perlu izin suami saat akan mencalonkan pemilu hingga lingkungan domestik perempuan yang kadang masih mempersulit perempuan untuk terjun ke politik," katanya.

untuk itu sangat penting membiasakan masyarakat untuk merasakan dan melibatkan perempuan sehingga dalam setiap momen pengambilan keputusan, kuantitas dan kualitas perlu diitingkatkan pada representasi perempuan,” pungkas Lenny. 

Dalam sambutannya melalui video, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati juga menambahkan mengenai program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

“Perempuan sudah mulai berani bicara, sudah masuk BPDes, dimana selama ini tidak pernah ada perempuan di sana," jelas Bintang.

"Peningkatan perempuan di desa, mulai dari tingkat akar rumput harus terus didorong sehingga terwujud kualitas dan kuantitas perempuan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Ketua Presidium KPPI tahun 2021-2022, Kanti W. Janis juga mengungkapkan KPPI akan bergerak untuk memperjuangkan visi serta misi KPPI menjadi garda terdepan untuk representasi dan perjuangan perempuan. 

“KPPI akan berjalan dengan baik apabila kita dapat menjalankan pilar organisasi dengan baik. Ideologi KPPI adalah memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kesatuan, hingga solidaritas terhadap perempuan. Kita harus sadar arti penting KPPI. Berkumpul di sini bukan sekedar berkumpul untuk silaturahmi," tuturnya.

"KPPI adalah organisasi lintas partai, tidak hanya partai di Senayan tapi seluruh partai. Kita mengalami pemilu yang cukup panas, tapi kita tetap berkumpul dan bersatu di KPPI. Kita harus bangga dengan itu, kita harus mampu terus berpolitik yang beradab dengan terus menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian demi bangsa dan negara,” tegas Kanti.

Sementara itu, dalam acara pelantikan dan rapat kerja diawali dengan tarian tradisional khas Betawi dari DPD KPPI Provinsi DKI Jakarta.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut secara offline Presidium KPPI/ Anggota DPR RI Saniatul Lativa, Sekjen DPP KPPI Lis Dedeh, Ketua Umum KPPI Periode 2016-2021 Dwi Septiawati Djafar, Ketua Srikandi Demokrat Annisa Pohan, Ketua Umum Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Nia Sjarifudin, dan Anggota DPD RI G.K.R. Hemas serta Titi Anggraini dari Perludem yang hadir secara daring melalui zoom meeting. 

Pelantikan dan Rapat Kerja DPP KPPI Periode 2021-2026 secara keseluruhan berjalan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Para peserta  wajib menakai masker, menjaga jarak, dan juga dilakukan swab antigen dan pengukuran suhu tubuh. Ketua Panitia Pelaksana Restu Hapsari yang ditemui seusai acara mengatakan, kegiatan berjalan lancar atas kerja sama dan gotong-royong semua panitia dan pengurus dari DPP KPPI.(RO/OL-09)