Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Aminurrokhman mengatakan pengesahan anggaran Pemilu Serentak 2024 akan dilakukan pasca estafet pergatian kepimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masa bakti pimpinan KPU Bawaslu periode 2017-2022 resmi berakhir pada Senin 11 April 2022 mendatang.
"Saya memastikan jika dana pemilu 2024 akan disahkan setelah KPU dan Bawaslu yang baru ini dilantik. Pasti segera kita bahas sehingga sebelum penutupan sidang sudah ada keputusan," tegas Aminurrokhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (9/4).
Baca juga: Komnas HAM Apresiasi Polda Sumut Tahan 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia
Aminurrokhman menyebut alasan Komisi II DPR baru membahas dana pemilu pasca pelantikan KPU dan Bawaslu agar anggaran yang diusulkan itu betul-betul efektif dan terukur. DPR masih berfokus pada efisiensi anggaran.
"Mana saja anggaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan, karena kalau saya melihat draf anggarannya hingga 86 triliun. Kenaikannya terlalu jauh jika dibandingkan dengan anggaran pemilu tahun 2019, sekitar 25 triliun lebih," sebutnya.
Dijelaskan oleh Aminurrokhman, Komisi II untuk sementara akan menahan proses pembahasan anggaran yang dirasa belum perlu penting dilakukan di tengah pandemi covid-19. Pasalnya pemerintah sedang memfokukskan anggaran untuk penanganan pandemi menuju endemi.
"Tapi pada prinsipnya, Komisi II mendukung KPU dan Bawaslu yang baru untuk bekerja secara maksimal dalam menyiapkan tahapan pemilu sampai pelaksanaannya," ungkapnya.
Menurutnya, anggaraan pemilu 2024 haru proporsional tanpa perlu mengacu pada KPU sebelumnya. DPR akan melihat komponen apa saja yang yang membuat nilai anggaran menjadi naik.
"Kalau naik 10 persen wajar, kalau 100 persen naiknya kurang wajar,: jelasnya.
Terlepas dari catatan yang ada, Aminurrokhman berharap agar pengesahan anggaran pemilu dilakukan dalam waktu secepatnya karena tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022 seperti penyusunan Peraturan KPU (PKPU), sosialisasi dan publikasi, dan bimbingan teknis. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran partai politik pada 1-7 Agustus 2022.
Pengesahan anggaran pemilu juga untuk menjawab berbagai spekulasi mengenai wacana penundaan pemilu maupun tiga periode yang sampai saat ini masih menjadi perhatian masyarakat.
"Publik masih belum yakin meski pemerintah sudah membantahnya. Salah satu faktor mengapa publik belum percaya, karena sampai saat ini anggaran pemilu belum disahkan oleh pemerintah dan DPR," tegasnya. (OL-6)
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
KOMISIONER HAM PBB Michelle Bachelet mendesak China/Tiongkok untuk meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya, agar mematuhi standar HAM internasional.
EVALUASI terhadap Komisi Informasi Pusat (KIP) yang merupakan lembaga sampiran negara dinilai perlu dilakukan.
Rahmat menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-66 tahun di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat pukil 01.22 WIB.
Lima komisioner KPU Kabupaten Poso menjalani sidang kode etik karena ada dugaan mendukung salah satu paslon dalam Pilkada 2019 yang kini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Poso.
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved