Presiden Anggota KPU dan Bawaslu Dilantik pada 12 April

PEMERINTAH dijadwalkan melantik para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih pada 12 April.

Dua lembaga tersebut diharapkan segera bergerak untuk memulai persiapan rangkaian pemilu dan pilkada serentak 2024, yang harus dimulai pada Juni tahun ini.

"Pada 12 April, pemerintah juga akan melantik anggota KPU dan Bawaslu, agar mereka bisa segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4).

"Pemerintah akan membicarakan ini dengan matang bersama KPU dan Bawaslu," imbuhnya dalam rapat persiapan pemilu 2024.

Kepala Negara menginstruksikan para anggota institusi pelaksana pemilu untuk segera menerbitkan payung hukum yang dibutuhkan, guna memuluskan pesta demokrasi. Dirinya pun meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkoordinasi secara intensif dengan KPU, Bawaslu serta DPR.

Sehingga, regulasi yang disusun tidak menimbulkan multitafsir dan persoalan di lapangan. "Segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024," pungkas Jokowi, sapaan akrabnya.

"Menkopolhukam harus komunikasi intens, sehingga perencanaan program bisa lebih detil lagi. Regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan," sambung dia.

Presiden juga menekankan bahwa ketentuan alokasi dana untuk pemilu harus dikalkulasi secara matang. Kebutuhan anggaran KPU dan Bawaslu diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun. Dalam hal ini, untuk mendukung seluruh kegiatan operasional pesta demokrasi.

"Ini saya minta didetilkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD. Dipersiapkan secara bertahap," pesan Jokowi.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti