KONDISI demokrasi sosial secara global dikatakan mengalami kemunduran, termasuk di Indonesia. Dalam buku berjudul "In Search of Social Democracy" yang ditulis oleh Professor Bidang Politik dan Pembangunan dari Universitas Oslo, Swedia Olle Törnquist disebutkan bahwa diperlukan satu gerakan bersama untuk mendorong adanya perubahan menuju demokrasi yang menyejahterakan masyarakat.
Menurut Olle, gerakan demokrasi sosial di Indonesia pernah dilakukan yakni pada periode 1950-an. Gerakan sosial kala itu dianggap berhasil, namun justru berubah menjadi demokrasi kiri atau komunis, yang kemudian berubah dan digunakan untuk mendukung demokrasi terpimpin.
"Sedangkan di Barat, kaum sosialis dan liberal berorientasi barat meninggalkan demokrasi dan cenderung ke militerisme," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Demokrasi Sosial Baru: Jalan Keluar untuk Indonesia" yang digelar oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sabtu (8/4).
Lalu pascareformasi, Olle mengatakan gerakan bersama menuju demokrasi sosial berhasil dilakukan, perserikatan pekerja, masyarakat sipil dan partai politik bersama-sama mendukung disahkannya undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2010. Namun, Olle menilai gerakan sosial demokrasi itu kembali surut.
Tidak adanya agenda bersama untuk melakukan transformasi, menurutnya turut menjadi faktor minimnya partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan dalam pengesahan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menegosiasi peraturan ini. Gerakan penolakan tidak berhasil karena masing-masing tidak menyamakan agenda untuk bernegosiasi dengan pembuat kebijakan.
Baca juga : DPR: Jabatan Anies Baswedan tak bisa Diperpanjang
"Mereka menyebut ini demokrasi langsung, tapi sebenarnya tidak ada penyatuan hak-hak sipil untuk menyelesaikan masalah demi kesejahteraan," ucap Prof. Olle.
Merespons pernyataan Olle, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan
kondisi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran bukan karena militerisme seperti di Barat, tetapi pemimpin yang dipilih mengecilkan nilai-nilai dan institusi demokrasi.
Faktor lainnya, imbuh dia, oligarki yang menguat, lalu masyarakat sipil menjadi salah satu kekuatan penyokong demokrasi sedang menghadapi tantangan dan represi dari negara, serta kekhawatiran masyarakat menyuarakan kebebasan berpendapat.
"Secara global ide dan praktik sosial demokrasi mengalami kemunduran, tapi tidak bisa disamakan antara belahan bumi utara dan selatan. Di Eropa itu baru mulai terjadi tapi di Indonesia demokrasi sudah mengalami kemunduran," ujarnya. (OL-7)
