Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh narasi yang tidak bermanfaat. Apalagi, narasi tersebut dimunculkan segelintir pihak menjelang pemilihan umum (pemilu) pada 2024.
Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, narasi tidak bermanfaat sengaja disuarakan guna memperkeruh suasana politik di dalam negeri.
Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Puan Buktikan DPR Dengar Aspirasi Rakyat
"Menjelang kontestasi politik, biasanya suhu menghangat. Tapi, jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," ujar Jokowi dalam rapat koordinasi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4).
Pihaknya pun meminta para menteri terkait beserta Kapolri dan Panglima TNI, memberikan pendidikan politik secara intensif. Terutama kepada publik dan juga para calon kontestan pemilu.
Baca juga: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu pada 12 April
Lebih lanjut, Kepala Negara berharap tidak ada pihak yang sengaja membuat agenda tidak baik. Khususnya, politik identitas yang mengedepankan isu SARA.
"Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," pungkas Jokowi.(OL-11)

Saksi-saksi yang dihadirkan tidak menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara unggahan Laras Izati di media sosial dengan tindakan kekerasan atau kerusuhan di masyarakat.
Imbauan ini disampaikan seusai konflik antara kelompok pemuda kembali pecah di kawasan Stain/Arbes, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Jumat (26/12).
Pelaku salah sasaran mengira korban adalah kelompok lawan yang akan melakukan aksi tawuran
Insiden salah paham antara personel Brimob dengan anggota Badan Intelijen Strategis TNI tidak boleh dipelintir menjadi konflik TNI-Polri.
ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor secara tegas mendeklarasikan penolakan terhadap segala bentuk provokasi dan tindakan penjarahan.
PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved