Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo, Selasa (5/4), menyerukan menterinya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu.
Pasca-komentar tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo lantas melaksanakan pertemuan di Istana Bogor, Rabu (6/4). Pertemuan ini tegaskan jika Puan membawa DPR menjadi lembaga yang mendengarkan aspirasi rakyat.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyebut wacana penundaan pemilu saat ini menjadi hal kontroversi di tengah publik.
Segelintir elite politik pragmatis ingin pemilu ditunda demi kepentingan pribadi mereka. Padahal menilik survei lembaga SMRC yakni 78,9 % masyarakat Indonesia tidak sepakat pemilu ditunda.
"Saya melihat sikap Puan sejak jauh-jauh hari menolak pemilu adalah cermin dari DPR yang mendengar aspirasi rakyat. Ini ditambah pertemuan dirinya dengan Jokowi beberapa hari lalu. Ini bagian komunikasi politik untuk meminta Jokowi tegas juga ikut menolak penundaan pemilu," jelasnya, Jumat (8/4).
Di sisi lain, Hendra menyebut Puan selaku perwakilan legislatif ingin memastikan eksekutif juga sejalan dalam menolak penundaan pemilu. Ini adalah gambaran dari pertemuan Puan dan Jokowi.
Baca juga: Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Disahkan dalam Waktu Dekat
Selain itu, dengan adanya apresiasi Puan atas sikap Jokowi yang melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu, ini menegaskan isu ini akan selesai. Penundaan pemilu menjadi hal yang tidak realistis dilakukan.
"Saya juga melihat Puan sedang mendorong Jokowi selaku kader PDIP untuk menuntaskan pekerjaanya di pemerintahan. Selain itu untuk memastikan adanya kesepahaman terkait isu penundaan pemilu," tegas Hendra.
Tampak pasca-selesainya pertemuan, dia menyebut sudah tercipta kesamaan sikap dimana Jokowi juga ikut menolak penundaan pemilu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4). Ketua DPR Puan Maharani bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved