Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo, Selasa (5/4), menyerukan menterinya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu.
Pasca-komentar tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo lantas melaksanakan pertemuan di Istana Bogor, Rabu (6/4). Pertemuan ini tegaskan jika Puan membawa DPR menjadi lembaga yang mendengarkan aspirasi rakyat.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyebut wacana penundaan pemilu saat ini menjadi hal kontroversi di tengah publik.
Segelintir elite politik pragmatis ingin pemilu ditunda demi kepentingan pribadi mereka. Padahal menilik survei lembaga SMRC yakni 78,9 % masyarakat Indonesia tidak sepakat pemilu ditunda.
"Saya melihat sikap Puan sejak jauh-jauh hari menolak pemilu adalah cermin dari DPR yang mendengar aspirasi rakyat. Ini ditambah pertemuan dirinya dengan Jokowi beberapa hari lalu. Ini bagian komunikasi politik untuk meminta Jokowi tegas juga ikut menolak penundaan pemilu," jelasnya, Jumat (8/4).
Di sisi lain, Hendra menyebut Puan selaku perwakilan legislatif ingin memastikan eksekutif juga sejalan dalam menolak penundaan pemilu. Ini adalah gambaran dari pertemuan Puan dan Jokowi.
Baca juga: Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Disahkan dalam Waktu Dekat
Selain itu, dengan adanya apresiasi Puan atas sikap Jokowi yang melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu, ini menegaskan isu ini akan selesai. Penundaan pemilu menjadi hal yang tidak realistis dilakukan.
"Saya juga melihat Puan sedang mendorong Jokowi selaku kader PDIP untuk menuntaskan pekerjaanya di pemerintahan. Selain itu untuk memastikan adanya kesepahaman terkait isu penundaan pemilu," tegas Hendra.
Tampak pasca-selesainya pertemuan, dia menyebut sudah tercipta kesamaan sikap dimana Jokowi juga ikut menolak penundaan pemilu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4). Ketua DPR Puan Maharani bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19. (RO/OL-09)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved