Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo, Selasa (5/4), menyerukan menterinya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu.
Pasca-komentar tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo lantas melaksanakan pertemuan di Istana Bogor, Rabu (6/4). Pertemuan ini tegaskan jika Puan membawa DPR menjadi lembaga yang mendengarkan aspirasi rakyat.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyebut wacana penundaan pemilu saat ini menjadi hal kontroversi di tengah publik.
Segelintir elite politik pragmatis ingin pemilu ditunda demi kepentingan pribadi mereka. Padahal menilik survei lembaga SMRC yakni 78,9 % masyarakat Indonesia tidak sepakat pemilu ditunda.
"Saya melihat sikap Puan sejak jauh-jauh hari menolak pemilu adalah cermin dari DPR yang mendengar aspirasi rakyat. Ini ditambah pertemuan dirinya dengan Jokowi beberapa hari lalu. Ini bagian komunikasi politik untuk meminta Jokowi tegas juga ikut menolak penundaan pemilu," jelasnya, Jumat (8/4).
Di sisi lain, Hendra menyebut Puan selaku perwakilan legislatif ingin memastikan eksekutif juga sejalan dalam menolak penundaan pemilu. Ini adalah gambaran dari pertemuan Puan dan Jokowi.
Baca juga: Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Disahkan dalam Waktu Dekat
Selain itu, dengan adanya apresiasi Puan atas sikap Jokowi yang melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu, ini menegaskan isu ini akan selesai. Penundaan pemilu menjadi hal yang tidak realistis dilakukan.
"Saya juga melihat Puan sedang mendorong Jokowi selaku kader PDIP untuk menuntaskan pekerjaanya di pemerintahan. Selain itu untuk memastikan adanya kesepahaman terkait isu penundaan pemilu," tegas Hendra.
Tampak pasca-selesainya pertemuan, dia menyebut sudah tercipta kesamaan sikap dimana Jokowi juga ikut menolak penundaan pemilu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4). Ketua DPR Puan Maharani bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved