Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (12/4) ini.
Para anggota Bawaslu mengaku mengemban tugas yang sangat berat. Pasalnya, mereka harus mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan serentak pada 2024.
"Amanah ini begitu berat bagi kami, terutama melihat kompleksitas pemilu dan juga pilkada, yang akan dilaksanakan dalam satu tahun yang sama, yakni di 2024," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Istana Negara.
Baca juga: Setelah Dilantik Presiden, KPU Langsung Bekerja
Dirinya pun meminta dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah, DPR RI dan seluruh elemen bangsa. Sehingga, tugas dan tanggung jawab bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Tugas pertama yang akan dikerjakan tim yang berisi Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono dan Herwyn Jefler H. Malond, yaitu mengevaluasi kinerja yang dilakukan para anggota Bawaslu periode sebelumnya.
Rahmat mengatakan pihaknya akan menyerap seluruh proses yang telah berjalan selama ini. Kemudian, bersama-sama melakukan rencana ke depan. "Bagaimana standar tata laksana pengawasan pemilu dilakukan dan memperbaiki yang belum maksimal," imbuhnya.
Baca juga: Temui BEM UI, Luhut Minta Mahasiswa Belajar Demokrasi
Pihaknya juga berharap agar KPU, dalam waktu dekat, bisa menerbitkan peraturan KPU. Dengan begitu, Bawaslu juga dapat segera menyusun regulasi pengawasan yang tepat dan sesuai kebutuhan seluruh proses tahapan pemilu.
"Kami berharap peraturan KPU bisa segera disahkan. Sehingga, kami bisa menyusun peraturan Bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan," jelas Rahmat. Selanjutnya, akan dilakukan seleksi anggota untuk mengisi Bawaslu di tingkat provinsi.(OL-11)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved