Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
TUJUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Selasa (12/4), akan langsung melakukan konsolidasi internal guna mempelajari hal-hal apa saja yang sudah dilakukan para komisioner di periode sebelumnya.
Tim yang berisi Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Melaz itu harus langsung bekerja lantaran sehari setelahnya atau Rabu (13/4), KPU bersama Bawaslu dan pemerintah memiliki agenda rapat dengar pendapat yang dipimpin Komisi II DPR RI.
"Kami akan langsung melakukan diskusi mendalam dan hasilnya akan menjadi bahan untuk rapat dengar pendapat di DPR yang rencananya akan dilaksanakan Rabu (13/4)," ujar Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4).
Tugas selanjutnya, sambung dia, pihaknya akan menyusun peraturan KPU yang berisi tentang poin-poin tahapan pemilu 2024.
Baca juga: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara
Ia menyadari kerja cepat menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, tanggal pelaksaan puncak pesta demokrasi telah ditetapkan yakni 14 Februari 2024. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum tanggal tersebut yang artinya jatuh pada 14 Juni 2022.
"Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 itu rencananya dilaksanakan pada 14 februari 2024 dan tahapan akan dimulai 14 juni 2022. Kita tinggal menghitung hari menuju dimulainya tahapan pemilu 2024," tuturnya.
Hasyim pun meminta dukungan penuh dari masyarakat agar KPU bisa menjalankan tugas secara maksimal. Ia memastikan pihaknya akan membangun kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa agar penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan baik dan lancar.
"Teriring doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mohon doa segenap warga, dukungan presiden, pemerintah, DPR, partai politik, lembaga masyarakat, pers, LSM agar pemilu 2024, pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akutanbel, langsung, umum, bebas jujur, aman dan adil," tukasnya.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved