Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
TUJUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Selasa (12/4), akan langsung melakukan konsolidasi internal guna mempelajari hal-hal apa saja yang sudah dilakukan para komisioner di periode sebelumnya.
Tim yang berisi Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Melaz itu harus langsung bekerja lantaran sehari setelahnya atau Rabu (13/4), KPU bersama Bawaslu dan pemerintah memiliki agenda rapat dengar pendapat yang dipimpin Komisi II DPR RI.
"Kami akan langsung melakukan diskusi mendalam dan hasilnya akan menjadi bahan untuk rapat dengar pendapat di DPR yang rencananya akan dilaksanakan Rabu (13/4)," ujar Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4).
Tugas selanjutnya, sambung dia, pihaknya akan menyusun peraturan KPU yang berisi tentang poin-poin tahapan pemilu 2024.
Baca juga: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara
Ia menyadari kerja cepat menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, tanggal pelaksaan puncak pesta demokrasi telah ditetapkan yakni 14 Februari 2024. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum tanggal tersebut yang artinya jatuh pada 14 Juni 2022.
"Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 itu rencananya dilaksanakan pada 14 februari 2024 dan tahapan akan dimulai 14 juni 2022. Kita tinggal menghitung hari menuju dimulainya tahapan pemilu 2024," tuturnya.
Hasyim pun meminta dukungan penuh dari masyarakat agar KPU bisa menjalankan tugas secara maksimal. Ia memastikan pihaknya akan membangun kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa agar penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan baik dan lancar.
"Teriring doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mohon doa segenap warga, dukungan presiden, pemerintah, DPR, partai politik, lembaga masyarakat, pers, LSM agar pemilu 2024, pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akutanbel, langsung, umum, bebas jujur, aman dan adil," tukasnya.(OL-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved