Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan bincang dengan puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berunjuk rasa saat dirinya memberikan kuliah umum.
“Mau kalian apa biar saya jawab,” kata Luhut saat menemui puluhan mahasiswa di Balai Sidang UI, Selasa (12/4).
Baca juga: KPU RI Lakukan Kerja Berkelanjutan
Luhut bertanya pada mahasiswa siapa menyebut kalau dirinya meminta masa jabatan Presiden sebanyak tiga periode. “Sekarang saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya Presiden Jako Widodo (Jokowi) itu tiga periode? Saya tanya,” ucap Luhut kepada mahasiswa.
Luhut menegaskan dirinya tidak pernah meminta masa jabatan Presiden selama tiga periode, itu hoax.
Luhut meminta puluhan mahasiswa mendengar langsung dari dirinya bukan dari media. “Dengar dari saya saja. Dengerkan ya, jangan marah-marah, saya tidak pernah mengatakan jabatan presiden tiga periode. Itu tidak pernah. Yang pernah saya katakan, adalah banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu aja. Apa salah?” tanyanya.
Mahasiswa pun meminta Luhut untuk membuka big data. Namun Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membuka perihal big data tersebut. “Kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share sama kalian, tidak ada masalah. Kenapa harus ribut. Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat. Tidak perlu emosiaonal,” ujarnya.
Menurut Luhut, beda pendapat itu hal yang wajar dan sah. Namun mahasiswa terus mendesak Luhut untuk mempertanggungjawabkan ucapannya sebagai pejabat publik.
Menanggapi hal itu, Luhut bertanya apa hak dan kewajibannya mempertanggungjawabkan ucapan tersebut yang menurutnya itu adalah asumsi semata.
“Saya punya anak juga mahasiswa jadi jangan emosional, kalian dengarkan juga. Jadi saya mau bilang kita beda pendapat silakan. Nanti dengan istrimu beda pendapat tidak harus berantem. Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan. Kamu berasumsi (soal tiga periode), tidak boleh,” ucapnya.
Ditegaskan bahwa Pemilu tetap digelar pada tahun 2024. “Presiden Jakowi sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024,” tandas Luhut.
Mahasiswa terus bertanya agar Luhut membuka mengenai big data itu disampaikan atas keinginan siapa. Namun Luhut tetap tidak menjelaskan. Ketika mahasiswa berteriak untuk membuka soal big data pun Luhut menanggapi dengan santai.
“Saya bilang saya yang ngomong gak ada yang lain. Saya hanya sampaikan ada data begini. Dengarkan kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu,” katanya.
Ucapan Luhut itu membuat mahasiswa tak gencar mencecarnya. Bahkan Luhut dianggap bersikap otoriter pada mahasiswa.
“Kalau otoriter saya nggak samperin kamu,” pungkas Luhut (OL-6)
Selain memberikan bantuan secara finansial, Daesang juga berkomitmen dalam peningkatan kapasitas mahasiswa agar siap menghadapi dunia professional.
Rektor UNJ, Prof. Komarudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Mappi kepada UNJ dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua Selatan.
Mahasiswa tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi meski dengan anggaran terbatas.
SEORANG mahasiswa berinisial A (19) ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Padat Karya I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (16/1/2026).
KKN tematik ini tidak hanya menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga wadah pembelajaran bagi mahasiswa agar lebih peka terhadap isu-isu sosial.
Ketidakjelasan ini disebut menyebabkan warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional apakah kritik atau pendapatnya dapat dipidana.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved