Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan bincang dengan puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berunjuk rasa saat dirinya memberikan kuliah umum.
“Mau kalian apa biar saya jawab,” kata Luhut saat menemui puluhan mahasiswa di Balai Sidang UI, Selasa (12/4).
Baca juga: KPU RI Lakukan Kerja Berkelanjutan
Luhut bertanya pada mahasiswa siapa menyebut kalau dirinya meminta masa jabatan Presiden sebanyak tiga periode. “Sekarang saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya Presiden Jako Widodo (Jokowi) itu tiga periode? Saya tanya,” ucap Luhut kepada mahasiswa.
Luhut menegaskan dirinya tidak pernah meminta masa jabatan Presiden selama tiga periode, itu hoax.
Luhut meminta puluhan mahasiswa mendengar langsung dari dirinya bukan dari media. “Dengar dari saya saja. Dengerkan ya, jangan marah-marah, saya tidak pernah mengatakan jabatan presiden tiga periode. Itu tidak pernah. Yang pernah saya katakan, adalah banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu aja. Apa salah?” tanyanya.
Mahasiswa pun meminta Luhut untuk membuka big data. Namun Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membuka perihal big data tersebut. “Kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share sama kalian, tidak ada masalah. Kenapa harus ribut. Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat. Tidak perlu emosiaonal,” ujarnya.
Menurut Luhut, beda pendapat itu hal yang wajar dan sah. Namun mahasiswa terus mendesak Luhut untuk mempertanggungjawabkan ucapannya sebagai pejabat publik.
Menanggapi hal itu, Luhut bertanya apa hak dan kewajibannya mempertanggungjawabkan ucapan tersebut yang menurutnya itu adalah asumsi semata.
“Saya punya anak juga mahasiswa jadi jangan emosional, kalian dengarkan juga. Jadi saya mau bilang kita beda pendapat silakan. Nanti dengan istrimu beda pendapat tidak harus berantem. Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan. Kamu berasumsi (soal tiga periode), tidak boleh,” ucapnya.
Ditegaskan bahwa Pemilu tetap digelar pada tahun 2024. “Presiden Jakowi sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024,” tandas Luhut.
Mahasiswa terus bertanya agar Luhut membuka mengenai big data itu disampaikan atas keinginan siapa. Namun Luhut tetap tidak menjelaskan. Ketika mahasiswa berteriak untuk membuka soal big data pun Luhut menanggapi dengan santai.
“Saya bilang saya yang ngomong gak ada yang lain. Saya hanya sampaikan ada data begini. Dengarkan kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu,” katanya.
Ucapan Luhut itu membuat mahasiswa tak gencar mencecarnya. Bahkan Luhut dianggap bersikap otoriter pada mahasiswa.
“Kalau otoriter saya nggak samperin kamu,” pungkas Luhut (OL-6)
Side hustle adalah bisnis sampingan yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga membuka peluang karier dan kewirausahaan yang berkelanjutan.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus menunjukkan komitmen dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dari kalangan muda, khususnya mahasiswa.
Praktik multibahasa menjadi salah satu kunci untuk menarik minat mahasiswa asing untuk belajar di kampus-kampus Indonesia.
Memasuki tahun kedua, program ini memberikan kesempatan bagi para penerima untuk belajar langsung di University of Science and Technology Beijing (USTB).
Feby menyampaikan suka citanya karena telah berkesempatan mendapat wejangan langsung dari Menteri Brian. Ia pun menitipkan pesan untuk teman-teman seperjuangannya.
Pentingnya kolaborasi antara Baznas dan dunia akademik untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved