Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan bincang dengan puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berunjuk rasa saat dirinya memberikan kuliah umum.
“Mau kalian apa biar saya jawab,” kata Luhut saat menemui puluhan mahasiswa di Balai Sidang UI, Selasa (12/4).
Baca juga: KPU RI Lakukan Kerja Berkelanjutan
Luhut bertanya pada mahasiswa siapa menyebut kalau dirinya meminta masa jabatan Presiden sebanyak tiga periode. “Sekarang saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya Presiden Jako Widodo (Jokowi) itu tiga periode? Saya tanya,” ucap Luhut kepada mahasiswa.
Luhut menegaskan dirinya tidak pernah meminta masa jabatan Presiden selama tiga periode, itu hoax.
Luhut meminta puluhan mahasiswa mendengar langsung dari dirinya bukan dari media. “Dengar dari saya saja. Dengerkan ya, jangan marah-marah, saya tidak pernah mengatakan jabatan presiden tiga periode. Itu tidak pernah. Yang pernah saya katakan, adalah banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu aja. Apa salah?” tanyanya.
Mahasiswa pun meminta Luhut untuk membuka big data. Namun Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membuka perihal big data tersebut. “Kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share sama kalian, tidak ada masalah. Kenapa harus ribut. Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat. Tidak perlu emosiaonal,” ujarnya.
Menurut Luhut, beda pendapat itu hal yang wajar dan sah. Namun mahasiswa terus mendesak Luhut untuk mempertanggungjawabkan ucapannya sebagai pejabat publik.
Menanggapi hal itu, Luhut bertanya apa hak dan kewajibannya mempertanggungjawabkan ucapan tersebut yang menurutnya itu adalah asumsi semata.
“Saya punya anak juga mahasiswa jadi jangan emosional, kalian dengarkan juga. Jadi saya mau bilang kita beda pendapat silakan. Nanti dengan istrimu beda pendapat tidak harus berantem. Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan. Kamu berasumsi (soal tiga periode), tidak boleh,” ucapnya.
Ditegaskan bahwa Pemilu tetap digelar pada tahun 2024. “Presiden Jakowi sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024,” tandas Luhut.
Mahasiswa terus bertanya agar Luhut membuka mengenai big data itu disampaikan atas keinginan siapa. Namun Luhut tetap tidak menjelaskan. Ketika mahasiswa berteriak untuk membuka soal big data pun Luhut menanggapi dengan santai.
“Saya bilang saya yang ngomong gak ada yang lain. Saya hanya sampaikan ada data begini. Dengarkan kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu,” katanya.
Ucapan Luhut itu membuat mahasiswa tak gencar mencecarnya. Bahkan Luhut dianggap bersikap otoriter pada mahasiswa.
“Kalau otoriter saya nggak samperin kamu,” pungkas Luhut (OL-6)
Program ini menghadirkan berbagai track tematik yang dapat dipilih sesuai minat dan rencana pengembangan diri mahasiswa.
DUNIA perkuliahan bukan hanya soal menuntut ilmu, tetapi juga perjalanan penting dalam menemukan jati diri. Mahasiswa diajak untuk mencari kebenaran di tempat yang tepat.
Stella mengutarakan masa kuliah merupakan waktu yang ideal untuk mengeksplorasi minat, mencoba hal-hal baru, dan tidak sekadar mengikuti arus.
Program beasiswa ini adalah bentuk penghormatan UBSI terhadap nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi karakter bangsa.
Antusias membaktikan diri terjun ke desa, mahasiswa berbagai perguruan tinggi patahkan citra negatif Gen Z. Seperti apa cerita kiprah mereka?
Itu merupakan wujud nyata kolaborasi atau kerjasama perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengangkat potensi lokal.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved