E-Voting belum Siap Diterapkan pada Pemilu 2024

WACANA penerapan e-voting dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang sedang mencuat di Indonesia. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan menilai untuk menuju kepada e-voting diperlukan sarana teknologi informasi yang mumpuni.

"Kalau menuju pada aspek teknologi informasi menuju e-voting itu perlu
kesiapan teknis teknologi informasi yang betul-betul siap," kata dia
ketika ditemui dalam kegiatan Pengelolaan Media Bawaslu dan Pengenalan
Media Massa di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jumat (25/3).

Selain sarana teknologi informasi, faktor lain seperti metode bekerja,
perlindungan data, hingga payung hukum juga harus disiapkan. Berkaca
pada situasi di Indonesia, Abdullah menilai e-voting belum dapat
diterapkan.

"Kalau untuk e voting dalam pandangan kita, belum pada level itu ya
karena ada faktor kesiapan teknologi informasi, regulasinya juga  ketika kita maping saja belum pada e-voting," ucap dia.

Untuk saat ini, sambung Abdullah, Indonesia baru siap melaksanakan  e-rekap atau penghitungan suara pasca pemilihan. Meskipun, pada gelaran
pemilu 2019 lalu marak persoalan yang terjadi saat pelaksanaan e-rekap
seperti blank spot di sejumlah titik. Hal itu harus diperbaiki oleh KPU
agar gelaran Pemilu jadi lebih baik.

"Nanti KPU menyediakan teknologi informasi yang servernya memadai lalu
petugas pelaksanan teknis di bawah menginput data dan mengunggah data yang memang sudah terdesain dengan rapi dan siap," tutur dia.

Di lokasi yang sama, Anggota Terpilih Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku
sedang melakukan persiapan dengan mempelajari catatan kritis gelaran
Pemilu pada 2019 lalu. Bawaslu juga sedang mempelajari metode yang
tepat untuk memudahkan masyarakat melapor ketika mendapati adanya
pelanggaran.

Disinggung mengenai wacana penundaan Pemilu, Lolly menegaskan, pihaknya
bakal fokus menyelenggarakan pemilu dan tak akan terpengaruh dengan isu
penundaan. Menurut dia, penundaan Pemilu hanya wacana yang ramai dibahas partai politik.

"Salah satu yang dikeluhkan orang ketika menemukan pelanggaran adalah
ribetnya ketika mereka harus melaporkan, maka ini yang menjadi
konsentrasi serius kami. Jadi bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran itu seharusnya lebih memberikan kemudahan," tandasnya. (N-2)