Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Srimul soal Pemprov DKI tak mampu menganggarkan bansos.
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, menyampaikan DKI salah satu daerah yang paling besar mengganggarkan penanganan Covid-19
DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) menunda bantuan untuk 50 Kepala Keluarga (KK) terdampak covid-19 di setiap desa se-Babel karena data tidak jelas.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
"Menurut saya, ini menegaskan betapa pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak memiliki koordinasi yang baik. Terlepas adanya perbedaan politik, koordinasi seharusnya tetap dikedepankan."
Anggota DPR RI, Gandung Pardiman pihaknya mendapat laporan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak akurat
Pada 8 April lalu, Anies berjanji akan memberikan bansos setiap pekan sebanyak empat kali. Faktanya, bansos baru diberikan sekali dan jedanya setiap dua pekan.
Dana insentif tersebut sebesar Rp5 ribu per paket yang nilai akumulasinya ditransfer langsung ke rekening Ketua RW.
Pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun.
Penyaluran bansos dari Pemda DIY menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat lewat validasi data, agar jangan sampai ada orang yang mendapat bantuan sosial dobel atau bahkan lebih dari itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, usulan tersebut yakni agar pedagang bakso, pedagang kaki lima, dan seluruh pedagang di sektor infromal bisa mendapatkan bantuan usaha
DISTIBUSI bantuan dampak Covid-19 yang datanya tidak bersumber dari data pemerintahan ditingkat RT dan RW dikeluhkan para Kepala Desa di Purwakarta, Jawa Barat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial agar dilakukan verifikasi data
Pemprov) DKI Jakarta baru mencairkan 50% anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang diposkan untuk bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial pada warga terdampak pandemi covid-19.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin berkilah, instruksi untuk menyiapkan bansos DKI baru diberitahukan satu hari sebelumnya yakni 8 April 2020, sedangkan penyaluran 9 April 2020.
Ternyata, data awal penerima bansos merupakan data lama yang sempat mendapat bantuan lain dari Pemprov DKI.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut harga paket sembako tahap kedua bertambah. Yang pertama sebesar Rp149.500, yang kedua antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengaku jenis bantuan sosial (bansos) cukup melimpah. Masyarakat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai sumber.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved