Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P Batubara berkunjung ke kantor Pos Kota Cimahi, Jawa Barat, kemarin. Dia melihat langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu untuk warga terdampak pandemi.
“Uangnya jangan dibelikan rokok. Itu untuk keluarga. Beli makan yang penting-penting,” ujarnya kepada sejumlah warga yang antre menunggu pencairan dana.
Kepada petugas di Kantor Pos, Juliari juga menyampaikan pesan dalam penyaluran bantuan sosial agar mengikuti protokol kesehatan. “Harus diatur supaya penyalurannya berjalan lancar dan tertib.”
Pada kesempatan itu, Mensos meminta pemerintah daerah memperhatikan akurasi data serta terus diperbarui untuk dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Adanya pembaruan data, diharapkan target 9 juta keluarga penerima manfaat bisa tepat sasaran.”
Dari sejumlah daerah, kemarin, dilaporkan penyaluran bantuan masih belum tepat sasaran. Di Banyumas, Jawa Tengah, undangan bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu diterima istri pejabat, perangkat pemerintah, ASN, serta warga yang tergolong mampu.
“Karena itu, kami tidak mendistribusikan undangan bantuan sosial tunai kepada mereka yang terdaftar. Di Kecamatan Ajibarang, misalnya, dari 2.778 daftar penerima, ada 170 undangan yang ditahan karena tidak pantas menerima,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein.
Kondisi yang nyaris sama juga terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belasan pengusaha di Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Kupang Tengah, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai. “Di antara mereka ada pengusaha kayu dan otobus,” ujar Lurah Niki-Niki Fety Nope.
Ia menuding kekeliruan itu terjadi karena pembagian bantuan tidak menggunakan data keluarga miskin yang dikeluarkan kelurahan. “Mereka menggunakan data dari dinas sosial.”
Di tengah kebutuhan terhadap bantuan sosial yang tinggi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen menyumbangkan gaji dan pendapatan lain yang ia terima selama satu tahun. “Dana itu saya berikan untuk warga Jawa Tengah di perantauan yang tidak mudik.” (DG/LD/PO/AS/YP/AT/TJ/JI/LN/RF/YK/RS/DW/BB/YR/TB/MG/GB/N-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved