Sejumlah Pejabat Simalungun Dilaporkan ke KPK Terkait Bansos

INSTITUTE Law And Justice (ILAJ)  secara resmi telah melaporkan  sejumlah pejabat di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Senin 11 Mei 2020  melalu email pengaduan masyarakat dan nomor whatshap pengaduan masyarakat dengan Nomor Surat: 083/ILAJ/V/2020, Prihal: Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun nama-nama pejabat yang  dilaporkan oleh ILAJ adalah Jopinus Ramli Saragih sebagai Bupati Simalungun, Mudahalam Purba sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Rizal EP Saragih sebagai Plt Kepala BPBD Kabupaten Simalungun, dr. Lydia sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

Hasil temuan Institute Law And Justice, Pemkab Simalungun telah mengalokasikan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp110.000.000.000. Dari dana tersebut dilakukanlah pembagian sembako kepada masyarakat, pembelian mobil tangki dan pembangunan ruang isolasi di Batu 20 Kabupaten Simalungun.

ILAJ menemukan adanya ketidaksesuaian harga dalam sembako yang dibagikan oleh Pemkab Simalungun yang disebut senilai Rp400.000 dan Rp600.000, dengan item yang dibeli seperti beras, ikan sardin, susu kaleng, mi instan dan vitamin C.

"Menurut hasil perhitungan ILAJ, sembako tersebut dapat dibeli dengan harga Rp217.000/paket sembako, dan informasi yang kita dapatkan sembako yang telah dibagikan kepada masyarakat kurang lebih 7000 paket. Oleh karena itu terdapatlah dugaan korupsinya senilai Rp2.681.000.000 khusus untuk sembako saja.

Kemudian terkait pengadaan 2 Mobil tangki senlai Rp1.600.000.000, dan pembangunan ruang isolasi di Batu 20 Kabupaten Simalungun senilai Rp5.000.000.000. ILAJ menemukan tidak sesuai dengan asas penggunaan anggaran covid-19," terang Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, Selasa (12/5).

"Pembelian mobil tangki tidak ada urgensi atau manfaatnya. Kemudian pembangunan ruang isolasi di Batu 20, kami nilai tidak tepat sasaran dan terjadi pemborosan sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan anggaran," lanjut Fawer.

Ia menyampaikan selain melaporkan ke KPK-RI, ILAJ juga menembuskan laporan ke Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara dan Kapolres Kabupaten Simalungun.

baca juga: Kabupaten Paniai Gerakkan Bansos Dengan Membeli Hasil Tani

"Berharap KPK-RI dapat segera memproses laporan yang telah dikirimkan secara resmi, agar terpastikan segala dana yang telah dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Simalungun benar-benar pada peruntukannya dan ketaatan terhadap regulasi yang ada. Dan kepada masyarakat kita berharap kerjasamanya untuk mengawal uang rakyat yang digunakan agar tepat sasaran. Apabila ada temuan pelanggaran yang anda lihat jangan biarkan, foto atau video lalu laporkan kepada penegak hukum", pungkasnya. (OL-3)