Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta diduga terlibat praktik judi online
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendukung KPK mengusut dugaan korupsi bansos penanganan covid-19
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bantuan sosial (bansos) presiden yang dikorupsi berisikan beras sampai biskuit.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 pada 2020.
Atensu khusus Presiden Joko Widodo atas penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 menuai sorotan.
Dua saksi merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
DIREKTUR Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai anggaran makan bergizi gratis (MGB) Rp71 triliun akan semakin membebani APBN di 2025.
KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
KPK akan usut dugaan korupsi pengadaan bansos presiden di Jabodetabek
Terlapor orang yang melakukan pengunduran diri telah dilakukan oleh 1.663 penerima PKH dan 2.688 penerima Sembako hingga 21 Juni 2024.
Kemensos sebut Pemberian bantuan sosial (bansos) sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kekacauan penyaluran bansos perburuk citra Mensos Risma
Kementerian Sosial menegaskan data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui setiap bulan
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved