Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat meningkat mencapai Rp100 triliun. Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.
"Kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 Triliun rupiah," ujar Cak Imin di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.
Cak Imin menjelaskan harapannya ini selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi kebocoran anggaran. Dengan kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, diyakini jumlah anggaran bansos bisa meningkat.
"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," jelasnya.
Kendati demikian, Cak Imin mengaku belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Ia hanya berharap anggaran tersebut dapat terealisasikan pada 2025.
"Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," tandasnya. (M-4)
Dukungan sosial yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan jangka panjang para penyintas bencana.
Jaya Negara juga menjelaskan, keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat.
Badan Amil Zakat Nasional melalui program Bank Makanan telah mendistribusikan 6.000 porsi Sajian Berkah Bergizi untuk para penyintas bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah.
Untuk memastikan bantuan sosial (bansos) Kemensos tersalurkan secara tepat sasaran, pemerintah menggunakan indikator penting bernama Desil Kesejahteraan Keluarga
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat gejala menarik sepanjang 2025: sekitar 50 ribu keluarga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved