Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERWAKILAN Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi Yuni Sri Rahayu menyampaikan bahwa di lapangan para PRT masih sulit mengakses bantuan sosial. Ia melihat bahwa pendataan untuk mendapat bantuan sosial bagi PRT juga kurang adil.
“Gak semua di pemerintah daerah itu membuat data apakah penduduknya ini PRT atau bukan,” ungkap Yuni dalam webinar Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Bedah RUU PPRT: Mengatasi Ketidakadilan Akses PRT terhadap Bansos, Rabu (4/9).
Ia juga mendapati banyak keluhan di lapangan ketika anak dari para PRT tidak mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP). Padahal sangat berat untuk para PRT ini bisa membiayai sendiri sekolah anaknya.
“Di sini pun ada PRT yang anaknya tidak mendapat KJP. Dia gak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya gak punya biaya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yuni, masih banyak pemberi kerja yang mangkir untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, katanya, RUU Perlindungan PRT harus segera disahkan untuk dapat melindungi para PRT termasuk memberikan jaminan sosial kepada mereka. “Di RUU PPRT ada tentang jaminan sosial yang harus didapat oleh pekerja rumah tangga,” ujarnya.
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meluncurkan program rekreasi gratis masuk Ancol bagi pelajar penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP), mulai April 2025.
PEMPROV DKI Jakarta tak lagi menggunakan pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk menentukan warga mana saja yang bisa mendapatkan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus.
Sebanyak total 707.622 siswa di Jakarta akan menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Pencairan KJP kepada siswa-siswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pendidikan tersebut, dipastikan Pramono, akan dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.
Syarat siswa yang masuk dalam penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan ditambah, yakni memiliki nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal rendah 70.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved