Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf mendorong integrasi data antar lembaga. Data yang terintegrasi itu nantinya akan menjadi referensi kementerian dan lembaga dalam menyusun program pengentasan kemiskinan.
Adapun integrasi data kemiskinan menjadi prioritas 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam 100 hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kesepakatan adanya data tunggal yang menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga,” ungkapnya saat memberikan keterangan di hadapan awak media di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Gus Ipul, keefektifan program-program kesejahteraan sosial secara umum memerlukan integrasi dan koordinasi antar K/L agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui adanya integrasi data yang dapat mengukur kinerja.
Kementerian Sosial memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. DTKS memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data yang dilakukan 24 jam dimana masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengusulkan atau menyanggah data melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mempunyai data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa.
Sebagai langkah awal, Gus Ipul menginisiasi kolaborasi antar K/L dengan mengundang Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Beppenas, Tirta Sutedjo untuk mendiskusikan integrasi data.
Budiman Sudjatmiko mengatakan baik DTKS maupun Regsosek memiliki keunggulannya masing-masing. “(DTKS) Ada yang kekuatannya pada pemuktahiran seperti Kemensos 24 jam. Ada yang (Regsosek) kekuatannya pada detailing, tapi pemuktahirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman Sudjatmiko.
Presiden Prabowo menginginkan agar angka kemiskinan berkurang atau ditekan habis. Oleh karena itu, data angka kemiskinan real harus diketahui secara tepat agar kemiskinan dapat dientaskan. Kolaborasi antar K/L akan mempertemukan antara kekuatan pemuktahiran DTKS dan kekuatan pendetailan Regsosek. (H-2)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved