Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan disetop hingga Pilkada selesai. Bima mengatakan surat edaran terkait pemberhentian sementara pendistribusian bansos hingga Pilkada 2024 usai itu diterbitkan besok.
"Besok surat edaran akan diedarkan. Bansos ditunda sampai selesai Pilkada," kata Bima, di Jakarta, Selasa (12/11).
Bima menyebut ketentuan itu akan berlaku di seluruh wilayah, kecuali di wilayah yang tertimpa bencana.
"Seluruh Indonesia kecuali daerah daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang lain ditunda dulu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan penghentian sementara penyaluran bansos menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, ketika menyampaikan keterangan di hadapan awak media setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11).
"Kita sambut baik rencana tersebut, Kemensos pasti akan mengikuti jika sudah menjadi kebijakan," kata Gus Ipul. (P-5)
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bima mengatakan, Lucky saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terpisah dari Kantor Kemendagri.
Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas terkait perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin.
Hal itu disampaikan Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/4), setelah bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menghadiri acara open house yang diselenggarakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui proses pengadilan.
Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
membuka kemungkinan mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution) dan Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) guna menyelesaikan polemik status empat pulau
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved