Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan disetop hingga Pilkada selesai. Bima mengatakan surat edaran terkait pemberhentian sementara pendistribusian bansos hingga Pilkada 2024 usai itu diterbitkan besok.
"Besok surat edaran akan diedarkan. Bansos ditunda sampai selesai Pilkada," kata Bima, di Jakarta, Selasa (12/11).
Bima menyebut ketentuan itu akan berlaku di seluruh wilayah, kecuali di wilayah yang tertimpa bencana.
"Seluruh Indonesia kecuali daerah daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang lain ditunda dulu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan penghentian sementara penyaluran bansos menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, ketika menyampaikan keterangan di hadapan awak media setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11).
"Kita sambut baik rencana tersebut, Kemensos pasti akan mengikuti jika sudah menjadi kebijakan," kata Gus Ipul. (P-5)
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bima mengatakan, Lucky saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terpisah dari Kantor Kemendagri.
Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas terkait perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved