Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan disetop hingga Pilkada selesai. Bima mengatakan surat edaran terkait pemberhentian sementara pendistribusian bansos hingga Pilkada 2024 usai itu diterbitkan besok.
"Besok surat edaran akan diedarkan. Bansos ditunda sampai selesai Pilkada," kata Bima, di Jakarta, Selasa (12/11).
Bima menyebut ketentuan itu akan berlaku di seluruh wilayah, kecuali di wilayah yang tertimpa bencana.
"Seluruh Indonesia kecuali daerah daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang lain ditunda dulu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan penghentian sementara penyaluran bansos menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, ketika menyampaikan keterangan di hadapan awak media setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11).
"Kita sambut baik rencana tersebut, Kemensos pasti akan mengikuti jika sudah menjadi kebijakan," kata Gus Ipul. (P-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meminta seluruh kepala daerah untuk turun langsung mengawal kebijakan
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved