Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pos Indonesia (PosIND) kembali menjalankan amanat pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Baru-baru ini, tugas tersebut dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Juru bayar di Kantorpos KCU Semarang, Erfa Widhi Karisma, mengatakan PosIND telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan distribusi sembako dan PKH di wilayah tersebut berjalan efektif dan efisien. Persiapan tersebut mencakup pengorganisasian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mulai dari daftar nominatif hingga undangan pemberitahuan kepada KPM yang mendapatkan bansos.
"Kami memulai dengan menata data para keluarga penerima manfaat, menyiapkan daftar nominatif dan undangan. Kami juga menyiapkan uang muka dan perlengkapan sesuai dengan standa roperasional. Selanjutnya, kami menghubungi pihak kelurahan untuk memastikan distribusi berjalan efisien dan cepat," kata Erfa melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10).
Baca juga : Koordinator Pendamping PKH Apresiasi Penyaluran Bansos
Untuk memperlancar proses penyaluran bantuan, para petugas juru bayar dilengkapi dengan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) yang memiliki teknologi pengenalan wajah dan penanda lokasi KPM untuk memvalidasi data serta tempat tinggal penerima manfaat.
"Dengan aplikasi tersebut, kami mengunjungi dan menghubungipenerima secara langsung, kemudian melakukan pembayaran di tempat, untuk memastikan bantuan cepat sampai dan tepatsasaran," jelas Erfa.
Dengan bantuan teknologi itu, ia mengaku mampu menyalurkan bantuan kepada 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam sehari. Ia juga mengaku tetap menghadapi beberapa kendala dalam proses penyaluran seperti penerima yang tidak ada di tempat. Namun ia mengungkapkan bahwa hal tersebut sejauh ini masih bisa diatasi dengan melakukan pengunjungan ulang.
Baca juga : Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH kepada 2.500 Keluarga di Semarang
"Solusinya, kami menjadwalkan kunjungan ulang (re-visit) duahari kemudian. Jika mereka masih tidak ada, kami berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Kami menentukan titik pengambilan, baik di Kantor pos terdekat atau kita jadwalkan pertemuan dengan KPM lagi untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka," ungkapnya.
Dalam penyaluran bansos Sembako dan PKH, PosIND tidak bekerja sendiri. Sinergitas selalu menjadi prinsip dan langkah yang dikedepankan dalam melakukan penyaluran bansos. Para petugas PosIND di lapangan selalu berupaya berkoordinasi dengan pendamping sosial PKH setempat yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Koordinasi dan sinergi di lapangan antara petugas PosIND danTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau Pendamping Sosial PKH sebagai kepanjangan tangan pemerintah, terjalin dengan baik," ujar pendamping sosial PKH di Kecamatan Semarang Timur, kelurahan Sarirejo dan Karanguri, Hima.
PosIND juga melakukan berbagai persiapan kepada pendamping PKH agar penyaluran bansos ini berjalan lancar. Salah satunya, membantu memberikan informasi kepada KPM terkait jadwal pengambilan bansos di Kantor pos, komunitas, ataupun jadwal pengantaran bantuan langsung ke rumah KPM alias door to door.
"Kami juga standby di Kantor pos juga, kalau misalkan ada petugas Pos butuh bantuan mengenai KPM. Karena kami yang lebih tahu (tentang data) KPM. Jadi kalau ada masalah-masalah itu kami standby di Kantor pos pada saat penyaluran. Jadi kami bekerja sama dengan petugas Pos agar penyaluran bisa lancar dan semua KPM bisa mengambil," imbuhnya. (Z-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Dukungan sosial yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan jangka panjang para penyintas bencana.
Jaya Negara juga menjelaskan, keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat.
Badan Amil Zakat Nasional melalui program Bank Makanan telah mendistribusikan 6.000 porsi Sajian Berkah Bergizi untuk para penyintas bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah.
Untuk memastikan bantuan sosial (bansos) Kemensos tersalurkan secara tepat sasaran, pemerintah menggunakan indikator penting bernama Desil Kesejahteraan Keluarga
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat gejala menarik sepanjang 2025: sekitar 50 ribu keluarga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved