Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PT Pos Indonesia (PosIND) kembali menjalankan amanat pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Baru-baru ini, tugas tersebut dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Juru bayar di Kantorpos KCU Semarang, Erfa Widhi Karisma, mengatakan PosIND telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan distribusi sembako dan PKH di wilayah tersebut berjalan efektif dan efisien. Persiapan tersebut mencakup pengorganisasian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mulai dari daftar nominatif hingga undangan pemberitahuan kepada KPM yang mendapatkan bansos.
"Kami memulai dengan menata data para keluarga penerima manfaat, menyiapkan daftar nominatif dan undangan. Kami juga menyiapkan uang muka dan perlengkapan sesuai dengan standa roperasional. Selanjutnya, kami menghubungi pihak kelurahan untuk memastikan distribusi berjalan efisien dan cepat," kata Erfa melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10).
Baca juga : Koordinator Pendamping PKH Apresiasi Penyaluran Bansos
Untuk memperlancar proses penyaluran bantuan, para petugas juru bayar dilengkapi dengan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) yang memiliki teknologi pengenalan wajah dan penanda lokasi KPM untuk memvalidasi data serta tempat tinggal penerima manfaat.
"Dengan aplikasi tersebut, kami mengunjungi dan menghubungipenerima secara langsung, kemudian melakukan pembayaran di tempat, untuk memastikan bantuan cepat sampai dan tepatsasaran," jelas Erfa.
Dengan bantuan teknologi itu, ia mengaku mampu menyalurkan bantuan kepada 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam sehari. Ia juga mengaku tetap menghadapi beberapa kendala dalam proses penyaluran seperti penerima yang tidak ada di tempat. Namun ia mengungkapkan bahwa hal tersebut sejauh ini masih bisa diatasi dengan melakukan pengunjungan ulang.
Baca juga : Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH kepada 2.500 Keluarga di Semarang
"Solusinya, kami menjadwalkan kunjungan ulang (re-visit) duahari kemudian. Jika mereka masih tidak ada, kami berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Kami menentukan titik pengambilan, baik di Kantor pos terdekat atau kita jadwalkan pertemuan dengan KPM lagi untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka," ungkapnya.
Dalam penyaluran bansos Sembako dan PKH, PosIND tidak bekerja sendiri. Sinergitas selalu menjadi prinsip dan langkah yang dikedepankan dalam melakukan penyaluran bansos. Para petugas PosIND di lapangan selalu berupaya berkoordinasi dengan pendamping sosial PKH setempat yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Koordinasi dan sinergi di lapangan antara petugas PosIND danTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau Pendamping Sosial PKH sebagai kepanjangan tangan pemerintah, terjalin dengan baik," ujar pendamping sosial PKH di Kecamatan Semarang Timur, kelurahan Sarirejo dan Karanguri, Hima.
PosIND juga melakukan berbagai persiapan kepada pendamping PKH agar penyaluran bansos ini berjalan lancar. Salah satunya, membantu memberikan informasi kepada KPM terkait jadwal pengambilan bansos di Kantor pos, komunitas, ataupun jadwal pengantaran bantuan langsung ke rumah KPM alias door to door.
"Kami juga standby di Kantor pos juga, kalau misalkan ada petugas Pos butuh bantuan mengenai KPM. Karena kami yang lebih tahu (tentang data) KPM. Jadi kalau ada masalah-masalah itu kami standby di Kantor pos pada saat penyaluran. Jadi kami bekerja sama dengan petugas Pos agar penyaluran bisa lancar dan semua KPM bisa mengambil," imbuhnya. (Z-11)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved