Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ia pun menyebut sebaiknya tidak terlalu memfokuskan mata pada kegiatan-kegiatan fisik. Sebab, Menurutnya ada pembangunan manusia yang juga harus diperhatikan.
"Belum kena sanksi, makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya memang. Karena aturannya 30 november harusnya selesai."
Dari 10 OPD tersebut masih ada tiga OPD yang realisasi anggarannya kurang dari 50 persen, hingga triwulan empat
RANCANGAN Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2020 akan diunggah secara resmi hari ini.
Catatan tersebut dibuat setelah evaluasi pemakaian APBD 2019. Salah satunya adalah anggaran belanja penyelenggaraan pemerintah mencapai 60% dari nilai APBD.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan besaran APBD 2020 telah disepakati pada Sabtu (30/11) dini hari dengan beberapa catatan.
"Tidak ada pemangkasan anggaran, tapi penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah," kata Syaefuloh saat dihubungi, Jumat (29/11)
Sanksi teguran berkenaan dengan sikap William yang beberapa bulan lalu mengunggah anggaran-anggaran tidak wajar dari dokumen KUAPPAS 2020
Seluruh anggota DPRD DKI sepakat tidak ada pembangunan hotel di kawasan budaya itu.
Awalnya penandatanganan MoU KUA-PPAS DKI Jakarta tahun 2020 ditetapkan pada Jumat (29/11). Namun DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat menandatangani MoU tersebut hari ini.
Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengakui setiap tahun permasalahan minimnya penyerapan anggaran selalu terulang.
Sebelum disahkan, banjir interupsi sempat mewarnai rapat Banggar tersebut
Pemerintah daerah punya waktu 60 hari kalender guna membahas KUAPPAS sampai sah menjadi APBD dari sejak dokumen KUAPPAS sah diterima oleh legislatif.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan mundurnya pengesahan APBD 2020 dari target awal disebabkan adanya masa transisi pascapemilu serentak.
Dia juga meminta persoalan pengadaan barang yang diperuntukkan bagi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh senilai Rp2,8 miliar dibatalkan.
Saefullah berharap Pemprov DKI serta DPRD DKI Jakarta dapat menyesuaikan antara pendapatan dan belanja yang saat ini belum seimbang pascapembahasan di tingkat komisi.
KEJAKSAAN Agung memastikan mengevaluasi Jaksa Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kota Depok
Sebagian dana akan digunakan untuk membangun kolam renang.
RAPAT pembahasan anggaran di komisi atau sub-banggar telah rampung. Tinggal menunggu pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) Besar.
Kepala Dinkes Banyumas Sadiyanto mengungkapkan pengajuan anggaran naik hingga 100%. Jika sebelum ada kenaikan alokasi mencapai Rp13 miliar, maka pada APBD 2020 diajukan senilai Rp26 miliar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved