Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Cirebon Nashrudin Azis meminta agar serapan anggaran belanja November ini segera dipercepat. Permintaan tersebut dilatarbelakangi belum maksimalnya penyerapan anggaran yang dilakukan sejumlah dinas di Kota Cirebon.
"November ini serapan anggaran belanja perlu dipercepat," tegas Azis," Kamis (28/11/2019).
Sehingga berbagai proyek yang saat ini tengah dilaksanakan harus dikerjakan secepatnya, agar pembiayaannya bisa segera terbayarkan.
Azis juga mengakui, setiap tahun permasalahan minimnya penyerapan anggaran selalu terulang. Karenanya pada 2020 pihaknya akan melelangkan program atau proyek yang sudah lengkap dokumen perencanannya.
"Jangan sampai terulang tahun depan, penyerapan anggaran harus lebih baik tidak menumpuk di akhir tahun," tegas Azis.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengungkapkan jika keseluruhan belanja hingga November tahun ini baru mencapai 66 persen. Dari jumlah tersebut realisasi untuk belanja tidak langsung sudah mencapai 86 persen, namun untuk belanja langsung penyerapannya masih di angka 51 persen.
"Dinas yang paling minim penyerapan anggarannya ada di DPUPR serta Dinas Pendidikan," ungkap Agus.
Karena saat ini banyak proyek dalam belanja langsung yang belum terbayarkan. Padahal, lanjut Agus, sudah sejak jauh-jauh hari setiap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon untuk tidak melakukan penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.
"Kita juga sudah minta kepada mereka agar tidak terulang lagi tahun depan," tambahnya.
Untuk itu, beberapa program infrastruktur yang sudah ditetapkan serta sudah memiiki detail engineering detail untuk segera dilelang pada Desember atau maksimal Januari 2021.
"Anggaran kita tahun depan juga sudah disahkan," ungkap Agus.
baca juga: Jasa Pelayanan Karyawan RSUD Banten Sudah 7 Bulan belum Dibayar
Dia menjelaskan penyebab keterlambatan penyerapan anggaran sudah diidentifikasi. Di antaranya proses perencanaan yang kurang cermat, kurang detail dan kurang matang. Selain itu saat sudah memasuki tahap lelang, ada penyusunan dokumen lelang, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan spesifikasi teknis yang bisa memakan waktu cukup lama. (OL-3)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved