PEMPROV DKI Jakarta merevisi Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 seusai pembahasan rampung bersama DPRD DKI Jakarta.
Hasil dari pembahasan tersebut diketahui Pemprov DKI menyusutkan pendapatan mencapai Rp87,1 triliun. Sebelumnya, KUAPPAS 2020 DKI sempat diajukan Rp95 triliun. Angka itu direvisi menjadi Rp89,9 triliun.
Target pendapatan diperoleh dari Pemasukan Asli Daerah (PAD) Rp49,52 triliun, Dana Perimbangan Rp21,6 trilun, dan penerimaan pembiayaan serta penerimaan lainnya sebesar Rp15,88 triliun.
Sementara itu terdapat kenaikan kebutuhan pengeluaran mencapai Rp97 triliun setelah sebelumnya diajukan sebesar Rp89,9 triliun. Sehingga terdapat defisit Rp 10 triliun antara pendapatan dan belanja.
"Dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya Rp 87,1 triliun. Sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka Rp 97 triliun. Jadi kita masih harus mengurangi Rp 10 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta di sela-sela rapat bersama Komisi C.
Saefullah berharap Pemprov DKI serta DPRD DKI Jakarta dapat menyesuaikan antara pendapatan dan belanja yang saat ini belum seimbang pascapembahasan di tingkat komisi.
Penyesuaian tersebut bisa dilakukan melalui pembahasan di rapat bersama Badan Anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti menyebut defisitnya KUAPPAS 2020 disebabkan beberapa kenaikan.
Seperti pada pos anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kenaikan anggaran PBI yang ditanggung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan yang bermitra dengan Komisi E sebesar Rp1,16 triliun. Hal itu karena adanya keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan.
Pos anggaran untuk BPJS Kesehatan juga ada kenaikan dari jumlah iuran premi PNS DKI yang ditanggung oleh DKI sebesar Rp275,9 miliar.
Di Komisi E kenaikan anggaran total menjadi Rp555 miliar karena didukung adanya efisiensi anggaran selama pembahasan KUAPPAS.
"Karena adanya efisiensi di Komisi E, kenaikannya menjadi Rp555 miliar," kata Suharti.
Suharti juga menyebut ada kenaikan Belanja Langsung dari sisi belanja pegawai. Hal ini disebabkan adanya kenaikan UMP.
"Namun demikian, angka tersebut belum mencakup kenaikan penyesuaian UMP sebagaimana disepakati UMP meningkat. Sehingga untuk gaji-gaji PJLP dan sebagainya ada kebutuhan kenaikan sebesar Rp 451 miliar," pungkasnya (OL-8)
