Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan APBD 2020 DKI Jakarta sebesar Rp87,9 triliun. RAPBD itu disahkan setelah Badan Anggaran DKI menggelar rapot selama lima jam bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDI Pemprov DKI.
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim (rancangan) APBD 2020 dengan angka Rp 87,956,148,476,363 apakah disetujui?" ujar ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Ruang Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Selasa (26/11).
"Setuju.." kompak peserta rapat badan anggaran. Kemudian Prasetyo mengetuk palu tiga kali.
Sebelum disahkan, banjir interupsi sempat mewarnai rapat Banggar tersebut. Salah satunya adalah Pantas Nainggolan dari Fraksi PDIP yang mewakili Komisi D DPRD. Menurutnya, dari mata anggaran yang ditetapkan di komisinya, telah terjadi efisiensi sebesar Rp1,5 triliun.
"Persoalannya adalah ketika Komisi D sudah melakukan efisiensi, tapi dituntut kembali efisiensi, jadi ya dua kali ini," kata Pantas.
Baca juga : Gerindra: Cawagub Masih dari PKS, Pemilihan Mandek Lagi
Wakil Ketua Komisi D dari fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh juga sempat meminta Sekretaris Daerah Saefullah untuk tidak membuang waktu dalam menjelaskan usulan anggaran mana yang akan diajukan.
"Eksekutif bisa enggak tetapin dengan tegas, anggaran yang mana yang diajukan? Apakah yang Rp89 triliun atau Rp87 triliun. Ini dari tadi pembahasan itu-itu saja," tutur Nova.
Sekda DKI Saefullah mengatakan pihaknya tidak berniat menyembunyikan sesuatu mengenai RAPBD 2020 tersebut. Ia meminta anggota dewan untuk sama-sama menyisir dan membahas dalam rapat tersebut.
"Tidak ada yang disembunyikan di sini. Kalau ada di sinilah gunanya pembahasan. Kan kalau (anggaran) sama semua malah aneh. Kita diskusi untuk mengambil keputusan bersama," tandas Saefullah.
Setelah pengesahan ini, besok akan dilanjutkan rapat gabungan pimpinan (rapimgab) bersama pimpinan DPRD dengan anggota badan anggaran dan eksekutif untuk mengecek RAPBD yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua pihak. (OL-7)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved