Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan APBD 2020 DKI Jakarta sebesar Rp87,9 triliun. RAPBD itu disahkan setelah Badan Anggaran DKI menggelar rapot selama lima jam bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDI Pemprov DKI.
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim (rancangan) APBD 2020 dengan angka Rp 87,956,148,476,363 apakah disetujui?" ujar ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Ruang Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Selasa (26/11).
"Setuju.." kompak peserta rapat badan anggaran. Kemudian Prasetyo mengetuk palu tiga kali.
Sebelum disahkan, banjir interupsi sempat mewarnai rapat Banggar tersebut. Salah satunya adalah Pantas Nainggolan dari Fraksi PDIP yang mewakili Komisi D DPRD. Menurutnya, dari mata anggaran yang ditetapkan di komisinya, telah terjadi efisiensi sebesar Rp1,5 triliun.
"Persoalannya adalah ketika Komisi D sudah melakukan efisiensi, tapi dituntut kembali efisiensi, jadi ya dua kali ini," kata Pantas.
Baca juga : Gerindra: Cawagub Masih dari PKS, Pemilihan Mandek Lagi
Wakil Ketua Komisi D dari fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh juga sempat meminta Sekretaris Daerah Saefullah untuk tidak membuang waktu dalam menjelaskan usulan anggaran mana yang akan diajukan.
"Eksekutif bisa enggak tetapin dengan tegas, anggaran yang mana yang diajukan? Apakah yang Rp89 triliun atau Rp87 triliun. Ini dari tadi pembahasan itu-itu saja," tutur Nova.
Sekda DKI Saefullah mengatakan pihaknya tidak berniat menyembunyikan sesuatu mengenai RAPBD 2020 tersebut. Ia meminta anggota dewan untuk sama-sama menyisir dan membahas dalam rapat tersebut.
"Tidak ada yang disembunyikan di sini. Kalau ada di sinilah gunanya pembahasan. Kan kalau (anggaran) sama semua malah aneh. Kita diskusi untuk mengambil keputusan bersama," tandas Saefullah.
Setelah pengesahan ini, besok akan dilanjutkan rapat gabungan pimpinan (rapimgab) bersama pimpinan DPRD dengan anggota badan anggaran dan eksekutif untuk mengecek RAPBD yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua pihak. (OL-7)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved