Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya optimis pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) DKI tahun 2020 akan disahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada 11 Desember 2019.
“Ya, lihat saja nanti. Kalau saya kan kadang-kadang langsung selesai, di luar perkiraan,” kata Prasetio Edi Marsudi seusai memimpin Rapat Paripurna Penandatanganan MoU KUA-PPAS DKI tahun 2020, di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
Terbukti dengan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020 dapat dilakukan lebih cepat satu hari dari jadwal yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif.
Awalnya, jadwal penandatanganan MoU KUA-PPAS DKI Jakarta tahun 2020 ditetapkan pada Jumat (29/11). Namun DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat menandatangani MoU tersebut hari ini.
“Alhamdulillah, hari ini sudah diketok dan disahkan KUA-PPAS DKI tahun 2020. Ini maju satu hari. Kenapa maju sehari? Karena dalam pembahasan di komisi-komisi sudah sampai satuan ketika. Tinggal bagaimana cara rasionalisasi di SKPD,” ujar Prasetio Edi Marsudi.
Setelah disahkan nilai KUA-PPAS DKI tahun 2020 senilai Rp87,95 triliun, proses pembahasan anggaran akan dilanjutkan dengan rapat paripurna. “Alhamdulillah rasionalisasi anggaran berhasil kita lakukan. Sehingga disepakati angka Rp87,95 triliun. Tinggal besok mereka mengisi komponen-komponen anggaran (di e-budgeting). Kemudian dilanjutkan rapat paripurna Senin,” ungkap Prasetio.
Berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam rapat Bamus DPRD DKI, pembahasan APBD DKI 2020 akan dimulai pada Senin (2/12/2019) pekan depan. Pada hari itu, akan digelar rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur tentang APBD DKI tahun 2020.
Kemudian pada hari yang sama, fraksi-fraksi melakukan penyusunan pemandangan umum terhadap pidato Gubernur DKI.
Menyusul pada Selasa (3/12) digelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI tahun 2020.
Nanti pada Rabu (4/12), rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur DKI terahdap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI.
Setelah itu, pada hari yang sama Rabu (4/12) sampai Senin (9/12) akan digelar rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD DKI untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda APBD DKI tahun 2020. Juga akan digelar rapat pimpinan gabungan dengan Banggar Dewan dan TAPD Pemprov DKI untuk melakukan penelitian akhir dan persetujuan Raperda tentang APBD DKI tahun 2020.
Kemudian pada Selasa (10/12) dilakukan rapat kerja Banggar bersama TAPD untuk membahas dan merumuskan Raperda APBD DKI tahun 2020.
Menyusul pada Rabu (11/12), digelar rapat paripurna untuk pengesahan Raperda APBD DKI tahun 2020, jelas Prasetio. (OL-4)
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved