REALISASI APBD 2019 di Sulawesi Selatan hingga triwulan keempat baru 71,08 persen dan realisasi fisik 62,01 persen. Sedangkan belanja langsung di Pemprov Sulawesi Selatan yang terealisasi baru 54,15 persen, dan belanja tidak langsung 78,15 persen. Dan ada 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel dengang realisasi
anggaran yang tidak sampai 60 persen.
Dari 10 OPD tersebut masih ada tiga OPD yang realisasi anggarannya kurang dari 50 persen, hingga triwulan empat. Tiga OPD tersebut adalah Dinas Bina Marga 38,6 persen, UPT RSK Gigi dan Mulut 44,9 persen, Biro Pengelolaan Barang dan Aset 49,5 persen.
Bahkan belanja langsung di Pemprov Sulsel yang terealisasi baru 54,15 persen, dan belanja tidak langsung 78,15 persen. Dan ada 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel dengang realisasi anggaran yang tidak sampai 60 persen.
Dari 10 OPD tersebut masih ada tiga OPD yang realisasi anggarannya kurang dari 50 persen, hingga triwulan empat. Tiga OPD tersebut adalah Dinas Bina Marga 38,6 persen, UPT RSK Gigi dan Mulut 44,9 persen, Biro Pengelolaan Barang dan Aset 49,5 persen. Sementara lima OPD dengan realisasi anggaran tertinggi yaitu Bapenda 87 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 82,38 persen, BPBD 79,9 persen, Badan Kesbangpol 79,8 persen, dan Dinas Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak 79,4 persen.
Saat dimintai tanggapannya tentang kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyebut serapan atau realisasi APBD Pemprov Sulsel hingga awal Desember 2019 laporannya sudah bagus.
"Ini baru masuk Desember kan, tunggu saja hingga akhir tahun, pasti bagus," tukas Nurdin Abdullah.
baca juga: Bupati Karawang masih Populer
Sebelumnya, Nurdin Abdullah sempat menuding OPD sebagai penyebab rendahnya serapan atau realisasi anggaran. Menurutnya, OPD bingung ingin membuat apa dengan anggaran yang ada.
"Kenapa lama diserap? Karena OPD bingung mau bikin apa. Harusnya OPD mengusulkan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan keinginan," tandas Nurdin.
(OL-3)
