Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Kehormatan DPRD DKI Jakarta memutuskan memberikan sanksi teguran pada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
Sanksi teguran berkenaan dengan sikap William yang beberapa bulan lalu mengunggah anggaran-anggaran tidak wajar dari dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Ahmad Nawawi menyebut penyebab pemberian sanksi tersebut adalah William dinilai tidak pada posisinya untuk mengungkap anggaran tersebut ke publik.
"Dia kan anggota Komisi A. Sementara anggaran itu ada di Komisi E. Sementara di Komisi E juga ada anggota PSI. Jadi seharusnya memang bukan dialah kalau mau mengunggah itu. Biarlah diungkap oleh anggota Komisi E," kata Nawawi di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/11).
Nawawi justru menilai wajar dalam sistem penganggaran yang masih berupa draf KUAPPAS ada mata anggaran yang tidak penting. Hal itu berkaitan dengan waktu penyusunan KUAPPAS 2020 yang cepat dan dinamis.
Baca juga : DPRD Enggan Batalkan Penghapusan Anggaran Bangun Hotel TIM
"Kedua, barang itu barang dummy. Itu sejak dulu biasa. Kesulitan penyusunan program dia ambil dulu. Meski pada akhirnya menjadi 0, mungkin saja, tidak masalah," tukasnya.
Menurutnya keputusan ini telah berdasarkan hasil diskusi dari anggota Badan Kehormatan termasuk dirinya. Nawawi menegaskan rekomendasi sanksi ini akan diserahkan pada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Sebelumnya, laporan pada Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh William bermula pada saat William mengunggah tangkapan layar situs Bappeda DKI yang menunjukkan anggaran KUAPPAS 2020.
Tangkapan layar tersebut diunggah di akun Twitter William pada 29 Oktober silam. Ia mengunggah mata anggaran pengadaan Lem Aibon senilai Rp82 miliar. Anggaran itu menjadi kontroversial dan diikuti dengan mundurnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda) DKI Sri Mahendra Satria Wirawan.(OL-7)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved