Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BADAN Kehormatan DPRD DKI Jakarta memutuskan memberikan sanksi teguran pada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
Sanksi teguran berkenaan dengan sikap William yang beberapa bulan lalu mengunggah anggaran-anggaran tidak wajar dari dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Ahmad Nawawi menyebut penyebab pemberian sanksi tersebut adalah William dinilai tidak pada posisinya untuk mengungkap anggaran tersebut ke publik.
"Dia kan anggota Komisi A. Sementara anggaran itu ada di Komisi E. Sementara di Komisi E juga ada anggota PSI. Jadi seharusnya memang bukan dialah kalau mau mengunggah itu. Biarlah diungkap oleh anggota Komisi E," kata Nawawi di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/11).
Nawawi justru menilai wajar dalam sistem penganggaran yang masih berupa draf KUAPPAS ada mata anggaran yang tidak penting. Hal itu berkaitan dengan waktu penyusunan KUAPPAS 2020 yang cepat dan dinamis.
Baca juga : DPRD Enggan Batalkan Penghapusan Anggaran Bangun Hotel TIM
"Kedua, barang itu barang dummy. Itu sejak dulu biasa. Kesulitan penyusunan program dia ambil dulu. Meski pada akhirnya menjadi 0, mungkin saja, tidak masalah," tukasnya.
Menurutnya keputusan ini telah berdasarkan hasil diskusi dari anggota Badan Kehormatan termasuk dirinya. Nawawi menegaskan rekomendasi sanksi ini akan diserahkan pada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Sebelumnya, laporan pada Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh William bermula pada saat William mengunggah tangkapan layar situs Bappeda DKI yang menunjukkan anggaran KUAPPAS 2020.
Tangkapan layar tersebut diunggah di akun Twitter William pada 29 Oktober silam. Ia mengunggah mata anggaran pengadaan Lem Aibon senilai Rp82 miliar. Anggaran itu menjadi kontroversial dan diikuti dengan mundurnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda) DKI Sri Mahendra Satria Wirawan.(OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved