DINAS Kesehatan (Dinkes) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) mengusulkan kenaikan anggaran hingga 100% untuk Kartu Banyumas Sehat (KBS). Alasannya KBS telah terintegrasi dengan layanan BPJS, maka ketika iuran naik secara otomatis anggaran bakal melonjak. Kepala Dinkes Banyumas Sadiyanto mengatakan pemkab menanggung iuran untuk 50 ribu warga tidak mampu.
"Pemkab mempunyai program KBS dengan mengalokasikan dana untuk 50 ribu warga. Kini KBS tersebut telah diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Sehingga pemkab membayar iurannya. Dengan adanya rencana naiknya iuran, maka kami juga mengajukan kenaikan anggaran," kata Sadiyanto pada Selasa (12/11/2019).
Sadiyanto mengungkapkan pengajuan anggaran naik hingga 100%. Jika sebelum ada kenaikan alokasi mencapai Rp13 miliar, maka pada APBD 2020 diajukan senilai Rp26 miliar.
"Naiknya anggaran itu lantaran ada rencana kenaikan iuran termasuk kelas III. Naiknya anggaran disesuaikan dengan prosentase kenaikan iuran," ungkapnya.
baca juga: Temanggung Uji Coba Sumur Pantek Hadapi Musim Tanam
Sadiyanto mengatakan warga kurang mampu yang dipenuhi kewajibannya oleh pemkab tersebut merupakan warga yang tidak masuk dalam penerima bantuan Iuran (PBI) untuk JKN-KIS. Sehingga, pemkab yang kemudian mengambil alih tanggung jawab.
"Sebab, kalau penerima PBI ditentukan oleh pemerimtah pusat. Untuk Banyumas, jumlah pesertanya mencapai 800 ribu orang," ujarnya. (OL-3)
