Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Rencana pengadaan tanaman tertuang dalam sirup.lkpp.go.id. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta diketahui mengalokasikan anggaran hingga Rp80,1 miliar.
Sejak pandemi, mal atau pusat-pusat perbelanjaan mengalami situasi sulit dan mencoba berangsur-angsur pulih sejak pemberlakuan new normal.
Untuk itu, guna mempersiapkan diri menanggulangi hal yang tidak kita inginkan, perlu mencari solusi sumber penerimaan, salah satunya dengan pencairan dana cadangan daerah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat untuk lokasi isolasi mandiri bagi pasien covid-19.
Mengingat, Pemprov DKI tengah mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk penanganan covid-19. Sehingga perlu ada solusi sumber pendapatan daerah.
Ruang isolasi di RSD Wisma Atlet masih bisa menampung pasien OTG maupun bergejala ringan. Pemprov DKI diminta tak lagi gunakan tempat yang kualitasnya tidak memadai seperti GOR
Anies pun akan otomatis memperpanjang PSBB hingga 10 Oktober. Hal itu tercantum dalam diktum kedua.
Anies meminta petugas sabar meskipun ada respon tak sopan, pun meminta peyigas tidak menjual kewenangan Gubernur dengan rupiah
Keputusan Pemprov DKI Jakarta mengacu pada lonjakan kasus covid-19 selama September yang mencapai 49%. Angka kematian akibat covid-19 juga naik hingga 14% dalam 12 hari terakhir.
Sofyan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan diskresi, sehingga masalah ruko terbengkalai di kawasan Cideng bisa segera diatasi.
Hariyadi Sukamdani, menilai kebijakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlalu tergesa-gesa.
Peneliti IDEAS Fajri Azhari, mengapresasi langkah kebijakan rem darurat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebab tidak banyak pilihan lain.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta sudah sesuai dengan Intruksi Presiden
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Wibi Andriano mengatakan Gubernur DKI Jakarta harus memperhatikan nasib masyarakat yang rentan terdampak oleh PSBB
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai ada banyak alasan Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil langkah rem darurat. Namun, menurutnya, PSBB perlu persiapan yang matang
Bima menjelaskan, dalam rapat daring pada Jumat (11/9), Anies masih akan membahas secara teknis terkait PSBB pada hari ini, Sabtu (12/9).
"Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus,"
"Item-item mana yang boleh nanti akan diumumkan. Yang 11 dikecualikan itu tetap. Tapi besok akan dibahas lagi usulan dari Pak Menko," ujarnya
Kasus covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Oleh karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total akan kembali diterapkan di Jakarta mulai 14 September mendatang.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Bambang Kusumanto menyesalkan sikap Wali Kota Bogor dan para kepala daerah Bodetabek yang enggan untuk mendukung kebijakan tarik rem darurat DKI
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved