Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A. Djalil menyinggung kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal rumah toko (ruko) di wilayah Cideng yang banyak terbengkalai.
Dalam seminar virtual dengan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), Sofyan menyoroti ruko di kawasan Cideng yang ditinggalkan. Aksesnya pun terbatas akibat kebijakan ganjil genap untuk operasional ruko.
Baca juga: PSBB Total Jilid II, Anies: SIKM Ditiadakan
"Apa yang terjadi di Cideng dikarenakan regulasi yang beku. Tidak berpikir out of the box. Regulasi yang beku ini bisa kita perbaiki dengan menampung semua ide-ide kreatif," tutur Sofyan dalam keterangannya, Minggu (13/9).
Sofyan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan diskresi. Sehingga, persoalan di Cideng bisa segera diatasi. "Dalam diskresi ini harus menampung aspirasi publik, serta merespons kondisi saat ini," pungkasnya.
Lebih lanjut, Sofyan menilai peremajaan perkotaan sudah sangat mendesak. Saat ini, masalah yang dihadapi masyarakat adalah banjir dan kemacetan.
Baca juga: Pemilik Ruko yang Ambruk di Slipi Diduga Lalai Lakukan Perawatan
Untuk menata permukiman dan perkotaan dibutuhkan upaya dan regulasi yang kreatif sesuai perkembangan zaman. Contohnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Nantinya dalam RUU Cipta Kerja, akan dikenalkan Komisi Tata Ruang. Masyarakat dapat bersuara terkait penataan ruang daerahnya. Setiap pihak juga dapat memberikan masukan dan saran dalam merevisi tata ruang," tandasnya.(OL-11)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved