Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bambang Kusumanto menyesalkan sikap Wali Kota Bogor dan para kepala daerah Bodetabek yang enggan untuk mendukung kebijakan tarik rem darurat dengan melaksanakan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta pada Senin (14/9) mendatang.
“Seharusnya mereka harus ingat bahwa ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun,” kata Bambang di Jakarta (11/9).
Lebih lanjut Bambang juga mendorong agar ke depan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebar secara merata untuk masyarakat Jakarta.
Baca juga: Jakarta PSBB, Wagub: Angka Penularan Terus Meningkat
Bahkan ia menyarankan jika diperlukan, PSBB Jakarta bisa diterapkan bukan hanya 14 hari saja melainkan bisa 2 x 14 hari supaya mata rantai penularan covid-19 bisa benar-benar dikendalikan.
Sebelumnya dikabarkan, empat daerah penyangga Ibu Kota merespons keputusan Pemprov DKI Jakarta yang dianggap belum jelas dalam penerapan PSBB total.
Wali Kota Bogor Bima Arya menganggap PSBB total di Jakarta belum jelas. Oleh sebab itu, menurutnya, hasil rapat kemarin belum menghasilkan keputusan apa pun, termasuk kemungkinan daerah penyangga Ibu Kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total. (OL-14)
Saat bertarung di Pilwalkot Bogor pada 2013 lalu, PAN hanya punya 3 kursi. Kami melawan petahana dan tokoh yang sudah mengakar di Kota Bogor
Menurut Bima Arya, pemberian mandat tersebut tentunya perlu disampaikan kepada kader sebagai bentuk konsolidasi dengan para kader.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengklaim Ridwan Kamil ingin menggaet Bima Arya untuk menjadi wakilnya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Pemerintah dilarang berkonflik apalagi sampai memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon saat Pilkada.
Menjelang Pilkada Serentak 2024, Wamendagri Bima Arya mengingatkan potensi munculnya konflik sosial-politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat menyebabkan perpecahan.
Bima mengatakan surat edaran terkait pemberhentian sementara pendistribusian bansos hingga Pilkada 2024 usai itul diterbitkan besok.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menerapkan kebijakan rem darurat sebab kasus covid-19 yang terus meningkat
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan opsi pemberlakuan rem darurat PSBB Transisi berskala lokal.
Pakar Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengetatkan kembali aktivitas dengan mengeluarkan kebijakan rem darurat atau kembali ke PSBB
Fraksi PSI DKI Jakarta menyinggung kebijakan rem darurat yang belum diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan hanya sebuah wacana
Cara kerja ABS secara ialah ketika pengemudi menginjak rem, hydraulic unit akan membaca seluruh data kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved