Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bambang Kusumanto menyesalkan sikap Wali Kota Bogor dan para kepala daerah Bodetabek yang enggan untuk mendukung kebijakan tarik rem darurat dengan melaksanakan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta pada Senin (14/9) mendatang.
“Seharusnya mereka harus ingat bahwa ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun,” kata Bambang di Jakarta (11/9).
Lebih lanjut Bambang juga mendorong agar ke depan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebar secara merata untuk masyarakat Jakarta.
Baca juga: Jakarta PSBB, Wagub: Angka Penularan Terus Meningkat
Bahkan ia menyarankan jika diperlukan, PSBB Jakarta bisa diterapkan bukan hanya 14 hari saja melainkan bisa 2 x 14 hari supaya mata rantai penularan covid-19 bisa benar-benar dikendalikan.
Sebelumnya dikabarkan, empat daerah penyangga Ibu Kota merespons keputusan Pemprov DKI Jakarta yang dianggap belum jelas dalam penerapan PSBB total.
Wali Kota Bogor Bima Arya menganggap PSBB total di Jakarta belum jelas. Oleh sebab itu, menurutnya, hasil rapat kemarin belum menghasilkan keputusan apa pun, termasuk kemungkinan daerah penyangga Ibu Kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total. (OL-14)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Teknologi CBS memudahkan karena saat tuas rem belakang ditekan, otomatis rem depan akan ikut mengerem. Itu bisa terjadi karena tuas rem belakang juga dihubungkan ke rem depan.
Cara kerja ABS secara ialah ketika pengemudi menginjak rem, hydraulic unit akan membaca seluruh data kendaraan.
Fraksi PSI DKI Jakarta menyinggung kebijakan rem darurat yang belum diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan hanya sebuah wacana
Pakar Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengetatkan kembali aktivitas dengan mengeluarkan kebijakan rem darurat atau kembali ke PSBB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan opsi pemberlakuan rem darurat PSBB Transisi berskala lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved