Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mengetatkan kembali aktivitas dengan mengeluarkan kebijakan rem darurat atau kembali ke PSBB untuk menekan penularan covid-19.
Besok (27/8) merupakan hari terakhir perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Namun, persentase positivity rate covid-19 di Jakarta selama sepekan terakhir mencapai 10% dan kasus positif covid-19 meningkat terus. Bahkan per (25/8) kasus covid-19 menembus hampir 35 ribu.
"Saya berharap DKI Jakarta ke depan ada periode khusus untuk kembali mengetatkan PSBB untuk menghambat laju penularan covid-19," kata Hermawan, Rabu (26/8).
Menurut Hermawan, pembukaan aktivitas kembali sejak 5 Juni lalu oleh DKI dalam masa PSBB transisi, dianggap tidak efektif menekan penularan covid-19. Seperti diketahui, perkantoran di Ibu Kota sejak 8 Juni sudah dibuka. Setelah itu muncul klaster covid-19 baru di perkantoran.
Baca juga: Pimpinan DPRD Minta Anies Berani Lockdown DKI
Hermawan menyebut kebijakan perpanjangan PSBB masa transisi ini memang untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di Jakarta. Sejak April hingga awal Juni, kegiatan di Jakarta ditutup hingga membuat perekonomian hampir lumpuh di hampir semua sektor kerja.
Namun, seiring dengan pembukaan aktivitas, kasus positif covid-19 terus bertambah. Rata-ratanya 600 kasus.
"Seharusnya pemerintah DKI pada waktu yang tepat sembari mempersiapkan daya tahan ekonomi harus siap dengan pengetatan PSBB secara optimal," pungkas Hermawan. (OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melantik salah satu pejabat Pemprov DKI sebagai Wali Kota Jakarta Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved