Fraksi PSI DKI Jakarta menyinggung kebijakan rem darurat yang belum diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan hanya sebuah wacana. Pasalnya, sepekan terakhir terjadi lonjakan kasus covid-19 di Ibu Kota dengan hampir 40 ribu kasus.
"Dari awal kami menagih wacana rem darurat. Jangan jadi pepesan kosong untuk menakuti warga," ujar Ketua Fraksi PSI DKI Idris Ahmad, Jakarta, Senin (31/8).
Idris menyebut tidak ada kejelasan perihal kebijakan rem darurat atau kembali menutup aktivitas seperti masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Baca juga: Anies Klaim Jumlah Pasien Aktif Covid-19 Menurun, Ini Faktanya
"Jika ganjil genap, hingga wacana jalur sepeda di tol adalah yang dimaksud dengan rem darurat itu akan terus menghadapi peningkatan kasus covid-19 yang terus tinggi. Percuma," tutur Anggota Komisi E DPRD DKI itu.
Kebijakan rem darurat Pemprov DKI, ungkap Idris, juga harus memiliki rencana untuk mengurangi klaster-klaster covid-19 di tempat umum. Ia mengatakan daya tampung rumah sakit (RS) rujukan di Ibu Kota juga sudah penuh.
"RS kita hampir kewalahan. Kebijakan rem darurat harus mempersiapkan gedung atau rusun untuk RS darurat agar bisa menampung jumlah pasien yang akan memuncak," pungkas Idris. (OL-14)
