Berita Terbaru ambang batas pencalonan presiden Hari Ini

DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu

Adies Kadir memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi ataupun membuat Undang-Undang Pemilu setelah presidential threshold dihapus.

Setia dengan Prabowo, PAN Belum Terpikir Usung Kader Sendiri jadi Capres

Politikus PAN Yandri Susanto menegaskan pihaknya masih setia dengan Prabowo Subianto. Sehingga, belum memikirkan untuk mendorong kadernya.

MK Hapus Presidential Treshold, Partai Buruh akan Usulkan Capres-Cawapres 

Presidential treshold 20% untuk gabungan partai politik dihapus.Partai Buruh menegaskan akan mencalonkan presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2029.

MK Hapus Presidential Treshold 20%, Gus Yahya: Bukan Domain NU 

KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa putusan MK soal presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik 20% bukan ranah NU. 

MK Hapus Presidential Treshold 20%, PDIP : Putusan MK Final dan Mengikat

MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% dari calon yang diusung gabungan partai politik, PDIP tegaskan putusan MK final dan mengikat

Putusan MK yang Cabut Presidential Threshold 20% Pengaruhi Dinamika Kabinet Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% diyakini akan mengubah konstelasi politik di Tanah Air, kabinet Prabowo

Penghapusan Presidential Threshold Mencabut 'Golden Ticket' Partai dan Elite Penguasa

SIKAP progresif Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan bernomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dinilai cukup beralasan.

Pemerintah Segera Ubah Aturan Usai MK Batalkan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Pemerintah segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti pembatalan ambang batas pencalonan presiden itu. Pemanggilan ahli juga dilakukan jika dibutuhkan.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

PDIP Siap Bawa Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu

Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus Setelah Digugat 36 Kali

Adanya gugatan sebanyak 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memang bermasalah, bertentangan dengan moralitas politik dan rasionalitas konstitusi

Presidential Threshold Jadi 0, Perindo: Buka Ruang bagi Parpol Non-Parlemen

MK kalbulkan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Ini respon dari Partai Perindo.

Dua dari Sembilan Hakim MK Menolak Penghapusan Presidential Threshold

DUA dari sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic dinyatakan memiliki pendapat berbeda soal penghapusan presidential threshold.

Pemerintah Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden

PKS Sambut Positif Putusan MK soal Penghapusan Presidential Threshold

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20%.

Pakar: Semua Parpol Diuntungkan setelah MK Cabut Presidential Threshold

Pakar menyebut semua partai politik diuntungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

MK: Penghapusan Presidential Threshold Bisa Cegah Pilpres Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan bahwa jika pengaturan presidential threshold terus dibiarkan, pilpres bisa terjebak dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

NasDem Hormati Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam pembentukan norma yang merujuk pada undang-undang (UU) terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia