Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
"Sekarang antar kementerian sedang singkronisasi DIM RUU dalam koordinasi Menko Perekonomian," tutur Tjahjo
ASIA Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya secara resmi menyerahkan lebih dari 50.000 hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Kelima PP itu, kata dia, tentang Bank Tanah, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kawasan Tanah Terlantar, Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah.
Komisi Bahtsul Masail Maudhu'iyah Muktamar NU akan membahas mengenai pandangan Islam tentang tanah dan konsep kepemilikannya.
TIM Ahli Wakil Presiden M Noor Marzuki meminta Waketum MUI Anwar Abbas meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta.
Komite CEDAW 2022 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik pada semua tingkatan.
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Wapres Jusuf Kalla untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Pertanahan. Kalla lantas memanggil menteri terkait, Selasa (20/8).
Kendati kartu tani belum terdistribusi secara keseluruhan karena belum tercetak, Pemkab Malang optimistis masalah itu bakal kelar pada Desember 2020.
Ia menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Menteri AHY langsung menuju ke Markas Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat tanah
Tujuan redistribusi tanah adalah untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah.
RUU ini memperpanjang belenggu terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan wilayah adat. Pasalnya tanah objek reforma agraria (TORA) atau wilayah adat berstatus sebagai milik negara.
Demi memastikan tanah yang telah diredistribusi dimanfaatkan dengan baik, Jokowi memastikan pemerintah akan terus melakukan pemantauan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sejumlah inovasi kebijakan guna mempercepat masyarakat mendapat hak atas kepemilikan tanah.
Hingga awal Mei, realisasi program tersebut baru mencapai 3.122 bidang dari empat provinsi yakni Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Redistribusi lahan harus memerhatikan tiga aspek, yakni lokasi lahan, subyek penerima lahan serta dukungan program sistematis dari pemerintah
Pengendalian dalam rangka pemanfaatan tanah yang optimal harus didasarkan pada konsep 3R (Right, Restriction, Responsibility).
Target utama dari program pendaftaran tanah ini ialah mencapai 126 juta bidang tanah akan terdaftar di 2025.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved