PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) terus melakukan pengamanan aset tanah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur kelistrikan di masa depan, termasuk di Sumatera.
Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, total sertifikat tanah yang berhasil diselesaikan di empat provinsi Pulau Sumatera mencapai 1.043 persil tanah per Agsutus 2021. Empat provinsi tersebut antara lain Riau, Jambi, Bengkulu serta Sumatera Barat.
"PLN berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk bisa mendukung kebutuhan masyarakat," ujar Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan Muhammad Ikbal Nur dalam keterangannya, Minggu (12/9).
Dia menyebut, wilayah Sumatera sendiri mengambil porsi cukup besar dalam konsumsi listrik, terutama sektor industri dan bisnis. Ikbal menjelaskan, khusus di Sumatera Barat, konsumsi listrik sektor bisnis dan industri mencapai 58,46% dari total konsumsi energi listrik. Sedangkan, di Bengkulu mencapai 21%. Untuk Jambi sebesar 26,61% dan untuk Riau sebesar 33,5%.
Oleh karena itu, menurut Ikbal untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut serta keandalan pasokan listrik, diperlukan aset tanah untuk sarana kelistrikan tersebut. "D isinilah kami harapkan dukungan penuh BPN dan KPK dalam upaya memenuhi aspek legal aset tanah untuk prasarana yang kami bangun tersebut," ucap Ikbal.
Ikbal merinci, khusus untuk di Sumatera Barat target sertifikat tahun 2021 adalah sebanyak 830 persil. Pada periode Januari sampai dengan Agustus 2021 ini, telah terbit 345 sertifikat. Sedangkan di wilayah Jambi, PLN menargetkan sertifikat tanah sebanyak 439 persil pada 2021. Sepanjang Januari-Agustus tahun ini, telah terbit 202 sertifikat tanah PLN.
Di Riau, PLN menargetkan sebanyak 1.434 persil tanah agar dapat memiliki sertifikat. Dari target tersebut, hingga Agustus sudah ada 429 sertifikat tanah yang berhasil diamankan oleh PLN. Sementara itu, untuk provinsi Bengkulu target sertifikat tanah pada 2021 adalah 432 persil tanah. Sementara sampai dengan Agustus baru 67 persil tanah telah mendapatkan sertifikat. (OL-8)
