Tim Ahli Wapres Minta Anwar Abbas Luruskan Pernyataan Ketimpangan Tanah

TIM Ahli Wakil Presiden M Noor Marzuki meminta Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta.

"Pendapat beliau harus diluruskan, datanya mana, siapa yang pernah di republik ini melakukan penelitan tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, vaiabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman pak Harto," kata Marzuki dalam keterangannya, Minggu (12/12)

Sebagai orang yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan, Marzuki menilai Presiden Jokowi sudah sangat tepat menjawab kritikan Waketum MUI.

“Penjelasan presiden sangat tepat. Akselerasi reformasi agraria di zaman Pak Jokowi meningkat sangat luar biasa. Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5 hingga 10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” lanjut Marzuki.

Pemerintah saat ini terus berjibaku dalam mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah bahkan membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.

"Baru di zaman pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi dijaman pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat dikawasan hutan. Itu lah yang dikatakan Presiden itu sebagai hutan sosial, banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat,"  sebagai bukti ijin penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan papar Marzuki.

"Mungkin jumlahnya selama republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial dimasa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan pak Anwar itu harus diluruskan," imbuh Marzuki yang juga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini.

Marzuki pun menyarankan Anwar Abbas untuk segera berbicara data dan fakta sebenarnya mengingat MUI mempunyai banyak anggota yang mengerti dengan pertanahan.

"Pak Anwar Abbas harus meluruskan pendapat ini agar tidak keliru menjadi isu liar, membuat kegaduhan. Setidaknya tanya saya atau orang-orang MUI yang ahli bidang agraria,” saran Marzuki.

Disisi lain, Marzuki menilai Anwar Abbas tidak selayaknya memberikan kritisi dalam acara Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II, Jum’at lalu.

"Saya kira juga tidak dalam kapsitas juga lah bicara ketimpangan itu. MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," tandas Marzuki.

Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi tentang ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Anwar juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta.

"Cuma dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar saat menyampaikan sambutan dalam Pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II seperti disiarkan akun YouTube MUI, Jumat (10/12/2021).

Masih di dalam forum yang sama, Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas. Bahkan Presiden Jokowi membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.

"Ya harus saya jawab, kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya”, kata Presiden Jokowi.

“Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu. Yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” lanjut Jokowi.

Jokowi bahkan memberikan kesempatan bagi siapapun yang membutuhkan tanah untuk mengajukan diri kepemerintah dengan proposal berisi alasan tepat.

“Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible. Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan,” jelas Jokowi.

“Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas," pungkas Jokowi. (OL-13)

Baca Juga: Kongres Ekonomi Umat MUI Soroti Ketimpangan Masyarakat Lapisan Bawah