Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen melanjutkan dan mempercepat Program Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) sampai 2024.
"PTSL terus kita lanjutkan dan percepat sampai 2024 nanti, program PTSL yang bisa kita realisasikan 126 juta bidang yang terdaftar dan kemudian sertifikatnya diharapkan mendekati dari jumlah itu," ujar Hadi dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (5/8).
Baca juga: Hadi Tjahjanto Minta Kepala Desa se-Jombang Sukseskan PTSL
Dia mengatakan, dampak yang diperoleh dari adanya PTSL yakni terdapat pertambahan ekonomi, khusus di Kalimantan Timur, pertambahan ekonomi yang dihasilkan program PTSL mencapai kurang lebih Rp25 triliun pada periode 2017-2023.
Jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia hingga saat ini sebanyak 105,2 juta bidang dengan dampak penambahan ekonomi yang begitu besar.
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto mengatakan Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, tetapi juga ada program redistribusi tanah dari tanah telantar.
Oleh sebab itu, menurut Hadi, penting untuk turun ke lapangan melihat kondisi dan mengetahui permasalahan secara langsung.
"Tentunya penting pula sinergi kolaborasi dengan lembaga dan kementerian lainnya," kata Hadi.
Baca juga: Anggota DPR Ajak Masyarakat Daftar Program PTSL
Menteri ATR/BPN sebelumnya menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Kalimantan Timur. Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari PTSL yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Saya membagikan beberapa sertifikat hasil PTSL. Dari target PTSL di Kalimantan Timur sebanyak 2,2 juta bidang dan yang sudah selesai kurang lebih 75%," kata Hadi Tjahjanto. (Ant/S-2)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Pemprov Kalimantan Timur membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
RINTIKAN hujan gerimis pagi menemani gelaran upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (17/8).
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) mewajibkan dosen dan pejabat eselon 2 Pemprov Kaltim melanjutkan studi hingga jenjang doktoral (S3).
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Peristiwa ini melibatkan dua kabupaten/kota yakni Kota Banjarbaru dan Hulu Sungai Tengah.
BNPB mencatat sejumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur.
KALIMANTAN Timur (Kaltim) menggelar festival budaya berskala internasional bertajuk, East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved