Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto bertemu dengan 306 kepala desa se-Jombang, Jawa Timur. Bertempat di pendopo Bupati Jombang, Kamis (6/7). Menteri Hadi mengajak seluruh kepala desa untuk menyukseskan dan mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca juga: 17.619 Sertifikat Program PTSL Warga Modo Diserahkan kePemiliknya
"Program PTSL adalah program revolusioner dari Presiden Jokowi. Untuk memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat, juga agar tanah warga juga naik nilai ekonomisnya. Karenanya tugas kita semua, terutama kepala desa untuk ikut mendukung dan mensukseskan program PTSL di Jombang," ujar Hadi lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Program PTSL Di Cianjur Ditargetkan Sertifikasi 10 Ribu Ha Lahan
Hadi Tjahjanto menambahkan, bagi desa yang belum memiliki peta desa, ia akan mendorong kerja sama pemerintah desa dan Kementerian ATR/BPN. Menurut Hadi, keuntungannya desa dapat memanfaatkan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang untuk identifikasi potensi desa berbasis bidang. "Konsep berbagi peta menawarkan solusi bagi pemenuhan kebutuhan peta desa untuk kepentingan pembangunan desa, sekaligus mendukung Program PTSL sehingga bisa terwujud Desa Lengkap," tandasnya.
Pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan dari suksesnya program PTSL luar biasa. Pada tahun lalu, nilai ekonomi yang tercatat dari aktivitas hak tanggungan dan lain-lain mencapai angka Rp5.574 triliun. Khusus untuk Kabupaten Jombang mencapai Rp1,76 trilliun.
Selain bertemu dengan kepala-kepala desa, Menteri Hadi juga membagikan sertifikat door to door langsung ke beberapa rumah warga, sekaligus mengecek kesesuaian dan ketepatam program PTSL di Kabupaten Jombang.
Acara kunjungan kerja Menteri Hadi Tjahjanto ke Jombang juga didampingi oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah. (Ant/H-3)
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengunjungi Candi Rimbi setelah melakukan peninjauan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan pemutakhiran data berbasis SDGs.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan santri zaman sekarang adalah cikal bakal pemimpin, wirausahawan, dan orang-orang penting.
Edy Wuryanto mengatakan, tenaga kesehatan (nakes) non-Aparatur Sipil negara (ASN) atau nakes honorer masih banyak yang belum mendapatkan status dan kesejahteraan layak.
Jenazah akan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (10/5).
Pengelolaan Rumah Sakit Nadhlatul Ulama (RSNU) selama ini relatif tertinggal dibandingkan dengan penyelenggara layananan Kesehatan milik organisasi keagamaan lain.
Tindakan tegas diambil Kemenag, karena salah satu pemimpin pesantren dengan inisial MSAT, merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved