Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo membagikan 2.929 surat keterangan (SK) perhutanan sosial dengan total luas 3,44 juta hektare (ha) kepada kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial.
Tidak hanya itu, kepala negara juga menyerahkan 35 SK hutan adat seluas 37,5 ribu ha serta 58 SK tanah objek reformasi agraria seluas 72 ribu ha di 17 provinsi.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan ketimpangan ekonomi dan mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, terutama bagi mereka yang tinggal di perdesaan dan lingkungan hutan.
Demi memastikan tanah yang telah diredistribusi dimanfaatkan dengan baik, Jokowi memastikan pemerintah akan terus melakukan pemantauan.
"Ini sudah berkali-kali disampaikan, saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, tidak diterlantarkan, tetapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/1).
Baca juga: Presiden: Redistribusi Tanah untuk Tekan Ketimpangan Ekonomi
Ia pun memperingatkan kepada para kelompok masyarakat penerima SK untuk bertanggung jawab atas amanat yang sudah diberikan. Mereka harus merumuskan aspek usaha secara matang sehingga tanah tersebut dapat memberi manfaat maksimal bagi penduduk sekitar.
"Jangan sampai sudah dapat SK kemudian dipindahtangankan ke orang lain. Hati-hati. Saya ikuti. Meskipun dari Jakarta, saya bisa ikuti ini," tegasnya.(OL-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved